4 Momen Presiden Jokowi Marah Saat Pandemi Corona
Pandemi virus corona atau wabah Covid-19 tergolong kejadian luar biasa. Pemerintah pun harus kerja keras. Selain darurat kesehatan, wabah ini juga menimbulkan risiko krisis di sektor ekonomi hingga marak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pekerjaan berat ini yang memicu emosi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di beberapa kesempatan. Setidaknya 4 kali, Jokowi terlihat geram saat berbicara terkait urusan ekonomi selama masa pandemi.
1. Jokowi Tegur Kepala Daerah
Jokowi sempat terlihat geram lantaran masih ada pemerintah daerah yang belum melakukan realokasi dan refocusing anggaran dalam APBD-nya untuk penanganan wabah Covid-19. Dia mengutarakan kekesalannya itu dalam Rapat Sidang Paripurna pada pertengahan Mei 2020.
Menurut Jokowi kala itu, seluruh anggaran harus digunakan untuk 3 prioritas yakni kesehatan, jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi untuk UMKM dan pelaku usaha. Untuk itu, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegur kepala daerah yang dimaksud.
Jokowi mencatat ada 103 pemerintah daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Lalu ada 140 pemerintah daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak Covid-19 terhadap ekonomi.
2. Jokowi Kesal Penyaluran Bansos Tunai Berbelit-belit
Jokowi juga sempat menunjukkan kekesalannya terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai. Dia geram penyalurannya berbelit-belit dan begitu lambat untuk sampai ke penerima. Jokowi kembali membahasnya dalam rapat terbatas dengan para menteri pada bulan Mei 2020. Dia mengungkapkan prosedur penyaluran bansos tunai terlalu rumit. Untuk pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan, Jokowi mengusulkan penyaluran bansos agar didampingi KPK, BPKP, dan Kejaksaan.
3. Jokowi Marah hingga Ancam Reshuffle
Setpres mengunggah video paparan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020. Dalam video itu Jokowi langsung membuka pidatonya dengan nada tinggi. Video ini viral pada Minggu, 28 Juni 2020.
Jokowi mengatakan, suasana dalam 3 bulan belakangan ini dan ke depannya merupakan suasana krisis. Untuk itu dia meminta seluruh menteri dan pimpinan lembaga negara juga merasakan bekerja dalam suasana krisis. Namun dia merasa masih ada bawahannya yang bekerja seolah-olah kondisi normal. Dengan tegas, Jokowi akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle) jika diperlukan.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," ujarnya dengan nada tinggi.
Jokowi menegaskan akan mengambil langkah penting untuk memerangi virus Corona. "Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," tegasnya.
4. Penyaluran Insentif Tenaga Kesehatan Berbelit-belit
Jokowi kembali menunjukkan kekesalannya soal pemberian insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Dia menilai prosesnya terlalu berbelit-belit. Hal itu diutarakan Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 29 Juni 2020.
"Selanjutnya saya minta agar pembayaran reimbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan," tegasnya.
Jokowi tidak ingin ada tenaga medis yang mengeluhkan sulitnya pencairan insentif mulai dari uang tambahan tambahan hingga uang santunan kematian. Jika ada prosedur yang berbelit, dia minta segera dipangkas.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar pembayaran untuk klaim rumah sakit terkait penanganan Covid-19 juga dipercepat.