Indonesia Butuh 124 Ribu Dokter Umum, dan 29 Ribu Dokter Spesialis

Presiden Jokowi meluncurkan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama (PADA RSPPU) atau hospital based. Agenda ini dilakukan di halaman Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat, Senin 6 Mei 2024.

"Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya luncurkan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara," tutur Presiden Jokowi yang disiarkan melalui BPMI Setpres.

Presiden Jokowi pun menyoroti kurangnya dokter spesialis di Indonesia yang rasionya 0,47 per 1.000 penduduk. Menurut Kepala Negara, produksi dokter spesialis menjadi pekerjaan rumah besar karena peringkat ketersediaan dokter spesialis di Indonesia berada di urutan ke-147 sedunia.

"Sangat rendah sekali. Di ASEAN kita peringkat 9, berarti masuk 3 besar tapi dari bawah. Ini problem angka-angka yang harus kita buka apa adanya," ucap Presiden Jokowi.

Ia lantas menyebut laporan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Terungkap Indonesia masih kekurangan dokter umum sekitar 124.000, dan kekurangan dokter spesialis sebesar 29.000 orang. Sedangkan saat ini, Indonesia baru mampu mengeluarkan 2.700 dokter spesialis per tahun.

Selain itu, distribusi dokter spesialis juga tidak merata di seluruh wilayah, hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar. "Tadi disampaikan Menkes ada 24 fakultas kedokteran dan 420 RS (rumah sakit), sebab itu dua mesin ini harus dijalankan sama-sama agar segara menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya dengan standar internasional," ucap Presiden Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pernah menyoroti kekurangan dokter spesialis di Indonesia. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia pada 2019, rasio dokter spesialis di Indonesia hanya 0,47 per 1.000 penduduk. Peringkat ketersediaan dokter spesialis pun berada di urutan ke-147.

"Ini persoalan besar kita. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa rasio dokter kita masih 0,47, rankingnya 147 dunia. Rankingnya seperti itu, kita harus tahu. Ini yang akan kita kejar," ujar Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten, 24 April 2024.

Presiden Jokowi menuturkan, untuk mengatasi masalah itu, perlu Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang hingga rencana induk di bidang kesehatan. Rencana itu harus terintegrasi antara pusat hingga ke daerah.

"Jangan sampai (pemerintah) pusat (arahnya) ke utara, (pemerintah) daerah ke selatan. Itu yang perlu saya tekankan, semuanya harus inline, harus satu garis lurus mana yang akan dikerjakan. Kita kerjakan ramai-ramai," tuturnya.