Zulkifli Hasan akan Tancap Gas Atasi Masalah Ekonomi

Presiden Jokowi resmi melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan di Istana Negara Jakarta, untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, pada Rabu, 15 Juni 2022. Menurut Presiden Jokowi, Zulkifli Hasan memiliki rekam jejak dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perdagangan di Tanah Air, utamanya terkait kebutuhan pokok di dalam negeri.

"Saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang. Saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan, karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat," ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya usai pelantikan.

Zulkifli Hasan pun menyatakan kesiapannya untuk segera menjalankan tugas yang diamanahkan Presiden Jokowi kepada dirinya. Ia mengaku akan segera tancap gas untuk menyelesaikan masalah terkait kebutuhan pokok di Tanah Air, termasuk ketersediaan minyak goreng.

"Saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng di manapun dan harga terjangkau. Itu yang paling penting sebenarnya," ungkap Zulkifli Hasan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani optimistis dengan penunjukan Zulkifli Hasan sebagai menteri perdagangan. Menurutnya, Zulkifli memiliki manajerial dan kapasitas yang cukup bagus.

“Jadi kalau saya melihatnya begini, itu kan (reshuffle) hak prerogatif presiden ya dan Pak Zul kebetulan dia latar belakang manajerialnya cukup bagus. Jadi saya pikir nggak ada masalah,” ujar Hariyadi.

Hariyadi menyebutkan, skala prioritas yang perlu dilakukan menteri perdagangan terpilih. Pertama, menjaga pasokan (supply) supaya barang berkecukupan dan harganya relatif terkendali supaya inflasinya tidak naik.

“Jadi dari supply side dan menjaga inflasi paling utama,” ucap Hariyadi.

Kedua, mendorong ekspor untuk produk produk non komoditi untuk mengimbangi ekspor komoditi. Ketiga, menteri perdagangan mesti menjaga perdagangan Indonesia supaya fair.

Seperti diketahui, saat ini kompetisi masing masing negara cenderung melakukan kebijakan protective untuk menjaga kebutuhan dalam negeri. Sebab itu, menteri perdagangan mesti hati hati menjaga pasar atau kebutuhan dalam negeri.

“Artinya kita mengikuti WTO, tapi juga kita harus mencermati produk produk yang kira kira juga harus di balancing dengan produk dalam negeri. Jadi intinya kita jangan kebanjiran barang dari luar. Kementerian perdagangan untuk menjaga keseimbangan barang masuk. Itu harus diatur,” ucap Hariyadi.

Hariyadi menuturkan, Kementerian Perdagangan yang tahu barang impor. Sebab itu, Kementerian Perdagangan dapat mengambil inisiatif untuk mengusulkan insentif–insentif produk–produk yang sifatnya subsitusi (pengganti) impor.

“Dari kapasitasnya saya rasa pak zul bisa,” ujar Hariyadi.

Selain Zulkifli Hasan, Presiden Jokowi turut melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Presiden Jokowi menilai pengalamannya sebagai mantan Panglima TNI periode 2017-2021 menjadikannya memiliki penguasaan di bidang teritori. Hadi Tjahjanto juga dinilai Presiden Jokowi sebagai seseorang yang teliti dalam bekerja di lapangan sehingga diyakini mampu menyelesaikan masalah pertanahan di Tanah Air.