PAN Akhirnya Masuk Kabinet, Golkar: Partai Koalisi tetap Solid

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan, koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin tetap solid. Koalisi Indonesia Baru (KIB) yang digagas Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bukan pembangkangan atau ingin menjegal Jokowi. Sebab Golkar, PPP dan PAN tetap dalam satu barisan dengan Presiden Jokowi.

"Anda lihat pelantikan menteri dan wakil menteri hari ini, kami semua hadir. Saat menuju tempat upacara di Istana Negara, kami jalan bersama presiden dari Istana Merdeka," kata Airlangga kepada wartawan, usai mengikuti upacara pelantikan menteri dan tiga wakil menteri di Istana Negara Rabu 15 Juni 2022.

Menurut Airlangga Hartarto yang menjabat Menko Ekonomi, orang luar yang ribut dengan terbentuknya KIB. "Mereka tidak melihat yang tergabung dalam KIB adalah pendukung Presiden Jokowi," sambung dia.

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak ada masalah dengan KIB. Faktanya, presiden memberi kepercayaan kepada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

"Kami tadi juga berjalan beriringan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Bahkan Presiden Jokowi menggandeng tangan Bu Mega ketika menaiki tangga Istana Negara," kata Airlangga Hartarto.

Seperti diketahui, Megawati Soekarnoputri terlihat membawa tongkat saat berjalan dari Istana Merdeka menuju Istana Negara berjarak sekitar 350 meter.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga menegaskan bahwa koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin tetap solid. Tidak seburuk komentar dari beberapa pengamat. "Mereka menganggap kami saling jegal dan mencari panggung sendiri-sendiri," kata Cak Imin, sapaannya.

Peneliti Ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai, pembentukan koalisi pada hakikatnya bersifat inklusif atau terbuka. Tidak heran jika Koalisi Indonesia Bersatu membuka pintu bagi partai non parlemen.

"Oleh karena dikatakan terbuka maka partai yang ada di DPR maupun partai yang tidak di DPR semua diajak. Karena ini yang dibutuhkan sebanyak-banyaknya pemilih untuk memenangkan jagoannya nanti," kata Siti, saat dihubungi terpisah.

Menang pemilu, kata Siti, memang menjadi tujuan dari partai politik. Namun menurutnya, partai politik tidak bisa menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi tersebut. Oleh karenanya, pembentukan koalisi dinilai juga dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat.

"Tentu pemilu tidak hanya sekadar pokoke menang. Jadi ada nila-nilai dimensi kebangsaan, kebutuhan masyarakat, dimensi kebutuhan negara bangsa ke depannya itu apa," tuturnya.

Apalagi, penentu dalam pemilu nasional bukan dinilai dari seberapa besar koalisi yang dibentuk atau besar kecilnya partai politik. Menurutnya, pemenangan pemilu dinilai dari penokohan dari partai-partai politik itu sendiri.

"Biasanya pengalaman menang di pemilu nasional itu menunjukkan bukan karena besar koalisi yang dibangun, tapi memang kepercayaan masyarakat kepada paslon (pasangan calon) sebagai dwitunggal yang akan menjadi pemimpin di level nasional, itu yang mungkin sangat urgen untuk dipahami," ujar Siti.