Urusan Kemanusiaan dan Komunisme Tetap Dilarang

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD bertemu dan berdialog dengan para korban pelanggaran HAM yang Berat yang sebagian besar adalah eks-Mahasiswa Ikatan Dinas (Mahid) luar negeri.

Pertemuan berlangsung di Amsterdam, Belanda pada Minggu 27 Agustus 2023. Di Belanda, bersama Menkumham Yasonna Laoly, Mahfud MD menjelaskan tentang kebijakan pemerintah tentang pemulihan hak korban peristiwa 1965-1966 dan kebijakan kemudahan imigrasi untuk para eks Mahid.

Ada sejumlah kisah dari pertemuan itu. Salah satu korban politik 1965 Siswantoro tidak bisa berkata-kata saat bisa mendapatkan kepastian untuk bisa kembali lagi ke Indonesia.

Kabar kepastian dikembalikannya status Warga Negara Indonesia (WNI) itu dibawa oleh Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Praha. Berikut keterangan Mahfuf MD:

Kami bertemu 14 eks-Mahasiswa Ikatan Dinas (Mahid) yang tidak bisa kembali ke Indonesia sejak peristiwa politik di tahun 1965. Saat itu, Siswantoro mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan pendidikan di Ceko, Praha.

Siswantoro masih ingat betul di tahun 1961 saat Presiden Soekarno melepas para mahasiswa yang bersekolah di negeri orang agar bisa kembali ke Indonesia secepatnya untuk bersama membangun bangsa.

Namun apa daya, peristiwa G30S PKI pecah dan berdampak ke seluruh lini kehidupan bangsa. Salah satunya Siswantoro dan para mahasiswa lainnya di Ceko yang tidak bisa pulang ke Indonesia.

Selama puluhan tahun, Siswantoro harus hidup sebatang kara di negeri orang, tanpa keluarga, tanpa cita-cita, dan tanpa kewarganegaraan. Kini, setelah 58 tahun berlalu bagi Siswantoro.

Pemerintah menawarkan kemudahan bagi Siswantoro dan eks mahasiswa lainnya untuk bisa mengurus keperluan imigrasi untuk bisa kembali ke Indonesia. Kata Siswantoro, saat ditawarkan hal tersebut ia hingga tidak bisa berkata-kata dan harus keluar ruangan untuk menghirup udara segar saking terkejutnya.

Siswanto berkata: "Buat kami itu suatu kejutan luar biasa, sehingga mendapat surat itu saya merasa tidak enak dan harus keluar ruangan hirup udara segar, benar-benar terkejut dan pemerintah bukan hanya memperhatikan kami dengan kata-kata".

Kami mendapat berbagai cerita dari bapak ibu eks Mahid di sela-sela dialog kami di KBRI Praha. Pak Siswantoro Sarodjo misalnya, terkenang dengan pesan Bung Karno yang pada tahun 1961 dia dan beberapa rekannya diundang bertemu Proklamator Bangsa itu. Bung Karno berpesan agar para mahasiswa yang dia kirim ke Ceko belajar tekun dan segera kembali membangun Indonesia bila kuliah sudah rampung meski akhirnya mereka tak bisa pulang ke tanah air.

Komunisme Dilarang

Menjelang Peringatan G30S PKI, Pemerintah RI memastikan larangan komunisme di Indonesia sudah final. Adapun upaya pemerintah mengembalikan hak-hak korban politik 1965 bukanlah upaya membangkikat komunisme.

Saat itu, bertemu dengan eks mahasiswa Indonesia di Belanda yang menjadi korban politik. Kepada para korban politik itu, pemerintah menawarkan pemulihan hak korban peristiwa 1965-1966 dan kebijakan kemudahan imigrasi untuk para eks Mahid.

Jangan salah paham, ini 'kan seakan-akan wah pemerintah ingin menghidupkan kembali komunis. Tidak politik hukum baru terhadap komunisme, disebutkan bahwa komunisme dan segala bentuknya dilarang, dan ada di dalam KUHP.

Para eks-mahasiswa tersebut merupakan korban dari peristiwa G30S PKI itu sendiri. Maka dari itu, hal ini bukan urusan komunisme tapi soal kemanusiaan. Pemulihan hak korban 1965 bukan hanya dimulai di pemerintahan saat ini. Namun kebijakan itu merupakan hasil kerja estafet sejak pemerintahan Orde Baru jatuh.

*) Diolah dari keterangan Mahfud MD di akun instagramnya pada Selasa 29 Agustus 2023.