Ketidakpastian Global dan Perlindungan Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat itu, Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyebutkan, rasio utang terhadap aset negara terus meningkat selama 4 tahun terakhir. Padahal, pemerintah telah melakukan penilaian kembali atau revaluasi aset pada 2018.

Menurut Said, laju pertumbuhan aset dibanding dengan utang mulai menunjukkan tren yang kurang menggembirakan. Pada 2019 rasio utang terhadap aset negara sebesar 45,65 persen, kemudian meningkat menjadi 54,73 persen pada 2020, lalu menjadi 60,3 persen pada 2021, dan teranyar menjadi 62,7 persen pada 2022.

"Hal ini tentu perlu menjadi perhatian pemerintah lantaran pada saatnya aset akan menjadi pilihan terakhir di saat pemerintah berisiko untuk menerbitkan utang baru untuk membayar utang lama," tutur Said Abdullah.

Guna memahami hal itu, berikut penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam Rapat Paripurna DPR ke-4 masa persidangan I tahun sidang 2023-2024, Selasa (29 Agustus 2023):

Pemerintah berupaya memaksimalkan anggaran pendapatan dan belanja negara 2024. Hal ini untuk menyikapi situasi ketidakpastian ekonomi global.

Saat ini tantangan semakin kompleks untuk mengelola ekonomi Indonesia pada masa mendatang.

Kami sudah sepakat untuk menguatkan kebijakan APBN sebagai instrumen di dalam melindungi ekonomi dan rakyat dalam menghadapi ketidakpastian global.

Beberapa tantangan tersebut antara lain ancaman eksternal dengan melemahnya kinerja ekonomi global, sekaligus meningkatkan fragmentasi geopolitik serta berbagai potensi implikasinya.

Pemulihan ekonomi pasca pandemi ini merupakan pondasi yang kuat untuk membangun ekonomi ke depan guna mewujudkan semua visi Indonesia Maju 2045.

Ke depan kita mewaspadai fluktuasi harga komoditas dunia, baik pangan maupun energi. Menurutnya, harga komoditas seperti pangan dan energi dunia sulit diprediksi karena volatilitas yang dipicu dari kondisi geopolitik dunia sehingga aktivitas perekonomian global yang tidak menentu.

Harga pangan dan energi sangat bergantung pada aktivitas ekonomi global dan geopolitik. Ini karena sekarang banyak sekali embargo pada produk-produk terutama energi dari suatu daerah atau Kawasan.

Kita mencatat harga batubara pada Juli 2023 mengalami penurunan 63,8 persen, gas alam turun 38 persen, dan crude palm oil turun 15,1 persen. Sementara harga minyak jenis brent turun 15,1 persen. Hal ini, akan cukup sulit membuat prediksi meskipun trennya relatif mild karena tadi outlook dari ekonomi dunia masih lemah atau stagnan.

Di sinilah, kebijakan pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk memitigasi dampak dari perubahan iklim. Untuk memitigasi dampak perubahan iklim yang menimbulkan risiko gejolak harga pangan, peningkatan produktivitas dan kedaulatan pangan serta stabilitas harga menjadi sangat penting.

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan bidang ketahanan pangan diarahkan pada ketersediaan akses dan stabilisasi harga pangan melalui sejumlah aspek, yakni peningkatan produksi domestik, perlindungan usaha tani, serta percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan.

Selain itu, juga melalui pengembangan Kawasan Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan penguatan cadangan pangan nasional. Pemerintah pun berkomitmen menjaga ketahanan pangan ke depan.

Adapun komitmen tersebut diwujudkan pada anggaran ketahanan pangan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 yang dialokasikan sebesar Rp 108,8 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 89,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 19,2 triliun.

Dari sisi kondisi PMI manufaktur Indonesia, masih dalam kondisi yang ekspansif selama 23 bulan berturut-turut. Jauh lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain. PMI Manufaktur didorong meningkatnya permintaan baru baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Sementara, perkembangan kinerja manufaktur beberapa negara mitra dagang utama seperti China dan Jepang mengalami kontraksi masing-masing level 49,2 dan 49,6.

Kemudian, negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Vietnam masih terkontraksi level 47,8 dan 48,7. Meningkatnya PMI Manufaktur Indonesia pada Juli menunjukkan optimisme pelaku usaha seiring membaiknya kondisi perekonomian. Secara keseluruhan sentimen pelaku usaha sektor manufaktur Indonesia tetap positif pada Juli 2023.

Penyebab Utang

Laju pertumbuhan utang pemerintah yang lebih pesat dari pertumbuhan aset. Hal ini membuat rasio utang terhadap aset pemerintah terus meningkat.

Aset di dalam neraca kita tidak akan mungkin larinya secepat yang lainnya.

Tercatat aset pemerintah sebesar Rp 12.325,5 triliun pada 2022 meningkat 7,6 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 11.454,6 triliun. Sementara itu, kewajiban utang pemerintah meningkat sebesar 18,33 persen secara tahunan menjadi Rp 8.920,6 triliun.

Pertumbuhan aset yang tidak bisa sepesat utang disebabkan oleh beberapa aspek.

Pertama dari besarnya pagu anggaran belanja daerah, yakni mencapai sepertiga belanja negara. Sementara belanja daerah sendiri tidak dicatatkan dalam bentuk perubahan aset pemerintah pusat.

Sudah pasti sepertiga belanja tidak akan terbukukan dalam bentuk perubahan aset level pemerintah pusat.

Kemudian terdapat juga belanja negara yang seluruhnya tidak berbentuk aset, yakni belanja untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Belanja ini biasanya dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan.

Meskipun neraca aset tidak meningkat, belanja untuk peningkatan kualitas SDM menjadi penting dan menghasilkan output dalam bentuk perbaikan kualitas hidup masyarakat. Seperti pengentasan stunting, kemisikinan, hingga kualitas pendidikan yang lebih baik.

Inilah yang menyebabkan bahwa dalam membaca neraca negara tidak sama dengan membaca neraca perusahaan. *