Terkait Covid-19, La Nyalla Minta Anggota Pantau Kebijakan Pusat
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, meminta semua anggota DPD lainnya memantau langsung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah dalam hal penanganan virus corona.
Apalagi sampai saat ini masih ada saja keluhan yang masuk karena kurangnya alat pelindung diri (APD) kepada tenaga medis dengan berbagai kendala. Padahal, pemerintah telah mendatangkan APD untuk segera didistribusi secara cepat ke semua rumah sakit rujukan.
“Jangan sampai pemerintah pusat sudah bekerja, tetapi tidak sampai ke daerah karena hal-hal teknis atau keterlambatan distribusi. Segera kita pantau dan kita laporkan ke pusat. Kita bantu daerah semaksimal mungkin,” kata La Nyalla di Surabaya, Senin 23 Maret 2020.
Selain itu, ada hal lain yang menjadi perhatian La Nyalla, yakni pengamanan nasional terkait dengan ketersediaan kebutuhan pokok yang terjangkau di tengah penanganan virus corona ketika masyarakat diimbau agar menerapkan social distancing.
Menurutnya, hal tersebut bisa memicu kenaikan harga yang akan membuat daya beli masyarakat menurun.
Agar tak mematikan penghasilan pedagang, ia juga meminta pemerintah harus menyerap kebutuhan yang ada di pasar untuk kemudian dibuat operasi pasar di kawasan padat penduduk.
“Daerah harus menyiapkan protokol operasi pasar dan gelar sembako di kawasan-kawasan yang dekat pemukiman,” ujar mantan Ketua Umum Kadin Jatim itu.
Upaya lainnya, para senator diminta membantu mensosialisasikan beberapa paket kebijakan stimulus yang telah diputuskan pemerintah pusat ke masyarakat melalui media-media lokal di daerah.
Seperti yang terbaru, yakni kelonggaran angsuran kredit, penurunan pajak, dan lain-lain ke masyarakat di daerah. “Dan kita pastikan lembaga keuangan, seperti bank dan non-bank menaati dan menjalankan kebijakan tersebut. Bila tidak jalan, langsung laporkan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” ujarnya.
Langkah terakhir adalah mengimbau semua pihak dari kalangan menengah ke atas untuk membeli produk-produk dalam negeri, baik produksi pabrikan dalam negeri maupun UMKM. Sehingga distribusi barang dan jasa serta produksi di daerah terjaga.
“Pada akhirnya penurunan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat kita hambat,” pungkas La Nyalla.