Presiden Jokowi Tak Melarang Demo Tolak Kenaikan Harga BBM
Kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah, pada Sabtu 3 September 2022, memicu gelombang demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat di sejumlah daerah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons unjuk rasa tersebut dengan mengatakan Indonesia sebagai negara demokrasi.
"Ya ini kan negara demokrasi," kata Kepala Negara kepada wartawan di Sarinah, Jakarta Pusat, Senin 5 September 2022 malam, dikutip dari Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden.
Presiden Jokowi menyampaikan pesan kepada seluruh pendemo, agar tuntutan disampaikan dengan cara yang baik.
Seperti diketahui, demonstrasi menolak kenaikan harga BBM digelar di beberapa daerah, pada Senin kemarin. Demo dipelopori para mahasiswa. Dalam aksinya mereka menggunakan topeng Presiden Jokowi hingga Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Kenaikan harga BBM dinilai sebagai kebijakan yang tidak berpihak terhadap masyarakat kecil. Demo masih akan berlanjut pada hari ini. Lokasinya di depan gedung DPR. Massa buruh rencananya akan mengikuti aksi turun ke jalan ini.
"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur," ujar Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam keterangan tertulis.
"Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM," sambungnya.
Untuk wilayah Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000 sampai 5.000 orang. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau pansus BBM agar harga BBM diturunkan.
Menurut Said Iqbal, aksi di DPR RI bakal berlangsung pukul 10.00 WIB dengan mengusung 3 (tiga) tuntutan, yaitu:
Tolak kenaikan harga BBM;
Tolak omnibus law UU Cipta Kerja; dan
3. Naikkan UMK 2023 sebesar 10-13%.