Fraksi PKS DPRD Surabaya Tolak Kenaikan BBM

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Surabaya menolak kenaikan harga BBM subsidi. Keputusan ini mengikuti sikap yang diambil F-PKS di DPR RI.

Mereka juga membentangkan penolakan ketika ada rapat paripurna DPRD Surabaya pada 8 September 2022.

Tak hanya itu, PKS DPRD Surabaya juga menyampaikan poin-poin penolakan kepada awak media. Ketua Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo, menekankan empat poin terkait penolakan tersebut. Dia menegaskan, kenaikan harga BBM menyebabkan bertambahnya beban masyarakat.

“Pedagang kaki lima, tukang bakso, sopir truk dan angkot, buruh dan pekerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit, terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali,” kata Cahyo Jumat 9 September 2022.

Naiknya harga BBM bersubsidi bertentangan dengan kehendak rakyat. Ia menyebut seperti dari hasil survei LSI di mana sebanyak 58,7 persen masyarakat menghendaki pembatalan kenaikan harga BBM. Kemudian juga ada hasil survei Indikator politik Indonesia yang menyebutkan hingga 78,8 persen masyarakat menghendaki pembatalan BBM bersubsidi. Hal ini, kata Cahyo, perlu menjadi perhatian pemerintah pusat.

“Hanya dalam hitungan hari, dampak yang dirasakan semakin terasa sehingga ketidaksetujuan warga dengan kebijakan ini semakin naik angkanya ketika disurvei,” katanya.

4 sikap terkait hal ini adalah. Satu, mendorong pimpinan DPRD dan Wali Kota Surabaya menyampaikan sikap menolak kenaikan BBM bersubsidi kepada Pemerintah Pusat.

Kedua, meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan BBM bersubsidi. Ketiga, meminta Presiden untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat UUD 1945, yakni pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ke empat meminta Presiden RI Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dan mencegah serta mengataasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat,” katanya.