PKS Banyuwangi Gelar Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM

Puluhan massa PKS Banyuwangi menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM. Kebijakan menaikkan harga BBM ini dianggap akan membuat rakyat yang sudah susah karena dihantam badai pandemi, semakin susah.

Aksi ini dilaksanakan di depan Kantor Pemkab Banyuwangi, Jl A Yani, Sabtu, 10 September 2022 sore.

Ketua DPD PKS Banyuwangi, Faisol Aziz mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk penegasan sikap penolakan pengurus PKS di tingkat pusat maupun wilayah terhadap kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM pekan lalu.

Sebagaimana pernyataan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam surat terbuka untuk Presiden Jokowi, menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM menunjukkan bahwa pemerintah tidak berempati terhadap kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pasca pandemi.

"Ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam," tegasnya dalam rilis yang diterima Ngopibareng.id, Sabtu sore.

Dia menjelaskan, kegiatan ini diikuti seluruh unsur dan kader yang ada di PKS Banyuwangi. Mulai anggota legislatif DPRD Banyuwangi serta seluruh Pengurus PKS Banyuwangi sampai ke ranting yang ada di tingkat Desa.

Rakyat, lanjutnya, sudah berkali-kali terpukul dengan berbagai situasi yang semakin menghimpit perekonomian rakyat. Belum lama ini, harga minyak goreng melambung tinggi tak terkendali. Belum selesai harga minyak goreng yang melonjak, harga telur meroket.

“Kini seluruh masyarakat semakin terpukul dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi,” ujarnya.

Dia menegaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan mengundang efek domino di masyarakat. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih. Seperti Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, sopir, buruh, pelaku UMKM, emak-emak, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit.

“Terpukul ekonominya dan sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi," terangnya.

Kenaikan harga BBM bersubsidi, menurutnya, tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan. Angka kemiskinan akan berpeluang meningkat, dan pengangguran semakin bertambah.

“PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) jumlahnya tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat dampak pandemi dan angka inflasi yang tinggi. Banyuwangi dengan penduduk miskin 130rb lebih atau lebih dari 8% jumlah penduduk, tentu akan merasakan dampak luar biasa dari kenaikan harga BBM ini.

Apalagi, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) banyak yang belum jelas di Kementerian Sosial. Banyak data yang tidak akurat, juga ada ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran, hingga persoalan terjadinya korupsi yang nilainya fantastis.

Karena itu, PKS Banyuwangi meminta Presiden RI Joko Widodo membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah diminta menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada APBN.

“Meminta Presiden RI Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dan mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat,” pungkas Faisol Azis dalam keterangannya.