Pemkot Surabaya Siarkan Langsung Seleksi Sekda, DPRD Harap Tidak Hanya Formalitas Belaka

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana untuk menyiarkan secara langsung dan terbuka proses seleksi terbuka Sekretaris Daerah (Sekda). Hal ini sebagai salah satu bentuk transparansi dalam proses seleksi Sekda Peemkot Surabaya.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengapresiasi niat dari pemerintah kota untuk menyiarkan langsung proses seleksi Sekda. Menurutnya, transparansi tidak cukup hanya ditampilkan di layar semata. Namun, harus dibarengi dengan proses seleksi yang objektif dan bebas dari intervensi politik.

“Tapi yang perlu diawasi bersama adalah agar keterbukaan ini tidak hanya jadi tontonan tanpa kontrol. Transparansi tidak berhenti di layar, tapi menyentuh substansi seleksi yang objektif dan bebas dari kepentingan,” ungkap Yona, Selasa 3 Juni 2025.

Cak Yebe, sapaan akrab Yona menegaskan, jabatan Sekda adalah posisi strategis dalam birokrasi di Pemkot Surabaya. Di mana Sekda berperan sebagai motor penggerak sinkronisasi program antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah di Kota Pahlawan.

Oleh karena itu, menurutnya, integritas, kapasitas manajerial, dan rekam jejak dari para calon yang mendaftar harus dijadikan sebagai indikator utama dalam penilaian. Jangan sampai, kata Dia, posisi Sekda hanya diisi oleh orang yang dekat secara politis, tapi tidak cukup kuat secara teknokratik dan organisatorik.

“Ini bukan jabatan politis, tapi jabatan profesional birokrasi yang menuntut kredibilitas tinggi,” tegas Yona.

Politikus Gerindra ini juga meminta supaya panitia seleksi benar-benar memperhatikan masukan dari berbagai pihak. Termasuk DPRD selaku legislati. Agar proses berjalan adil dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Keterlibatan lembaga pengawas yang independen pun dinilai penting untuk memverifikasi proses dan hasil dari seleksi.

“Komisi A DPRD Surabaya tentu akan melakukan pengawasan penuh terhadap proses ini. Kami ingin memastikan bahwa hasil akhir seleksi ini memang benar-benar menghasilkan sosok Sekda yang bisa menjaga netralitas ASN dan memperkuat kinerja birokrasi pemkot,” tegasnya lagi.

Yona juga mengingatkan, tantangan birokrasi yang akan dihadapi Sekda ke depannya akan semakin kompleks. Mulai dari percepatan pelayanan publik berbasis digital, penguatan integritas, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri.

Oleh sebab itu, seleksi Sekda harus mampu melahirkan sosok pemimpin birokrasi yang visioner dan eksekutorial. Sebab, Sekda adalah wajah dari profesionalitas Pemkot.

“Harus mampu jadi jembatan antara visi wali kota dan realisasi di lapangan. Jangan sampai pemilihan ini hanya melanggengkan zona nyaman atau loyalitas sempit,” tutupnya.