Pasukan Bersenjata Dikerahkan di Sudan, Jelang Protes Antikudeta

Angkatan bersenjata Sudan dikerahkan dan jembatan ditutup menjelang aksi unjuk rasa anti-kudeta, dua hari setelah militer membentuk dewan penguasa yang mengecualikan blok sipil utama negara itu.

Demonstrasi berlangsung hampir tiga pekan setelah jenderal tinggi Abdel Fattah Al-Burhan menggulingkan pemerintah, menahan kepemimpinan sipil dan memerintahkan keadaan darurat. Demikian dilansir Arabnews, Minggu 14 November 2021.

Pengambilalihan militer pada 25 Oktober 2021 mengundang kecaman internasional yang luas dan memicu demonstrasi jalanan oleh orang-orang yang menuntutnya memulihkan transisi demokrasi negara itu.

Namun, harapan apa pun yang mereka miliki bahwa militer akan mundur pupus pada hari Kamis, ketika Burhan menyebut dirinya sebagai kepala Dewan Penguasa baru yang berkuasa, memicu lebih banyak kecaman dari Barat.

Gelombang Aksi Antikudeta

Gelombang demonstrasi baru yang terjadi itu, militer, polisi dan pasukan paramiliter dikerahkan dalam jumlah besar di Khartoum dan menutup jembatan yang menghubungkan ibukota ke kota-kota tetangga, koresponden AFP melaporkan sebagaimana dikutip Arabnews.com.

Mereka juga memblokir jalan menuju markas besar tentara di Khartoum, tempat protes duduk massal pada 2019 yang menyebabkan penggulingan presiden otokratis Omar Al-Bashir.

PBB meminta pasukan keamanan Sudan untuk menahan diri dari kekerasan menjelang protes, Sabtu.

“Mengingat demonstrasi besok di #Sudan saya sekali lagi menyerukan kepada pasukan keamanan untuk menahan diri sepenuhnya dan menghormati hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi,” kata Perwakilan Khusus PBB untuk Sudan Volker Perthes.

Demonstrasi yang direncanakan pada hari Sabtu sebagian besar telah diselenggarakan oleh kelompok-kelompok informal yang dikenal sebagai “komite perlawanan” di lingkungan dan kota-kota di seluruh negeri yang muncul dalam demonstrasi anti-Bashir pada tahun 2019.

Komite telah menyerukan beberapa protes sejak kudeta dan memobilisasi massa melalui pesan teks karena Sudan sebagian besar tetap berada di bawah pemadaman internet yang ketat dengan saluran telepon terputus-putus.

Namun terlepas dari upaya tersebut, “penentangan sipil terhadap kudeta telah menyebar dan terpecah-pecah,” kata Jonas Horner dari International Crisis Group dalam sebuah laporan pekan lalu.

Tindakan keras terhadap demonstrasi sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 15 orang, menurut serikat pekerja medis independen, yang mengarah pada tindakan hukuman oleh masyarakat internasional.

Dewan Penguasa Baru Dilantik

Pada hari Jumat, tokoh-tokoh militer dan anggota sipil baru dari dewan penguasa baru dilantik di depan Burhan setelah pembentukannya sehari sebelumnya.

Tiga mantan pemimpin pemberontak yang merupakan anggota Dewan Kedaulatan yang digulingkan dan diangkat dalam Dewan yang baru, tidak menghadiri upacara tersebut. Mereka sebelumnya telah menolak kudeta militer.

Dewan yang baru menampilkan beberapa tokoh baru dan kurang dikenal untuk mewakili warga sipil.

Tetapi tidak termasuk anggota Forces for Freedom and Change (FFC), aliansi payung yang mempelopori protes anti-Bashir 2019, dan blok utama yang menyerukan transisi ke pemerintahan sipil.

PBB telah mengkritik langkah “sepihak” terbaru militer, sementara negara-negara Barat mengatakan itu “mempersulit upaya untuk mengembalikan transisi demokrasi Sudan ke jalurnya.”

“Troika (Norwegia, Inggris, Amerika Serikat), Uni Eropa, dan Swiss sangat prihatin dengan penunjukan Dewan Berdaulat Sudan,” kata mereka pada hari Jumat.

Pernyataan itu menyerukan pemulihan kembali Perdana Menteri Abdalla Hamdok, yang ditahan sebentar dan kemudian ditempatkan di bawah tahanan rumah setelah pengambilalihan militer.

Sejak perebutan kekuasaan, Burhan telah mengawasi perubahan besar di berbagai sektor termasuk di bidang pendidikan dan perbankan yang dilihat oleh banyak orang di Sudan sebagai cara untuk memperkuat kendali militer.

Dia menegaskan langkah militer pada 25 Oktober “bukan kudeta” tetapi dorongan untuk “memperbaiki jalannya transisi” ketika pertikaian antarfaksi dan perpecahan semakin dalam antara warga sipil dari FFC dan militer di bawah pemerintah yang sekarang digulingkan.