Pekerja Sudan Lakukan Mogok Nasional

Gerakan protes di Sudan yang menolak kudeta militer makin meluas. Para aktivis gerakan ini telah mengumumkan dua hari pemogokan nasional, hari Minggu dan Senin. Mereka juga  menyatakan rakyat Sudan menolak inisiatif yang didukung internasional untuk kembali ke pengaturan pembagian kekuasaan dengan militer. Mereka tetap keterlibatan militer dalam mengatur pemerintahan.

Asosiasi Profesional Sudan (SPA), yang mempelopori pemberontakan rakyat yang menyebabkan penggulingan penguasa lama Omar al-Bashir 2019, mengatakan inisiatif mediasi yang mencari penyelesaian baru antara pemimpin militer dan sipil,  akan memperburuk  situasi  krisis negara.

Asosiasi menyerukan pemogokan dan pembangkangan sipil pada hari Minggu dan Senin di bawah slogan "Tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi, tidak ada pembagian kekuasaan dengan militer". Mereka  berjanji untuk terus memprotes sampai pemerintah sipil didirikan untuk memimpin transisi menuju pemerintahan sipil penuh.

Hari Sabtu malam,  SPA seperti dikutip Al Jazeera, telah meminta warga sipil untuk mendirikan barikade di lingkungan dan di jalan-jalan utama untuk mendorong orang, dan juga mengurangi jumlah orang yang akan pergi bekerja. pada hari Minggu dan Senin.

Militer Sudan yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan merebut kekuasaan pada 25 Oktober, membubarkan pemerintahan transisi dan menangkap puluhan pejabat pemerintah dan politisi, termasuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok.

Sejak kudeta, masyarakat internasional telah mempercepat upaya mediasi untuk menemukan jalan keluar dari krisis, yang mengancam akan semakin mengacaukan kawasan Tanduk Afrika yang sudah bergolak.

Pembicaraan antara militer yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan komponen sipil Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC) sejauh ini gagal menghasilkan hasil apa pun, meskipun ada upaya mediasi. Para pekerja Sudan menolak diadakannya pembicaraan dengan militer untuk bagi-bagi kekuasan. (*)