4 Menteri Sipil Dibebaskan Penguasa Militer Sudan, Ini Faktanya

Panglima militer Sudan Abdel Fattah Al-Burhan memerintahkan pembebasan empat menteri sipil dari pemerintahan terguling Abdallah Hamdok, kata televisi pemerintah, Kamis 4 November 2021.

Empat menteri tersebut adalah Menteri Hamza Baloul, Ali Jiddo, Hashim Hasabalrasoul dan Yousef Adam. "Mereka diperintahkan untuk dibebaskan," tambah Abdel Fattah Al-Burhan.

Langkah itu dilakukan menyusul permintaan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang mendesak Burhan untuk membebaskan “Hamdok dan warga sipil lainnya yang ditahan secara sewenang-wenang di Sudan,” kata seorang juru bicara PBB dikutip Arabnews.com.

Berbicara melalui telepon, Guterres mengatakan dia mendorong perkembangan semua upaya menuju penyelesaian krisis politik di negara Afrika utara itu, dan menyerukan untuk segera memulihkan tatanan konstitusional dan proses transisi Sudan.

Sekjen PBB Turun Tangan

Sekretaris Jenderal menegaskan kembali bahwa PBB “akan terus mendukung rakyat Sudan ketika mereka berusaha untuk memenuhi aspirasinya untuk masa depan yang damai, sejahtera dan demokratis.”

Burhan berjanji untuk “menjaga perdamaian dan transisi demokrasi yang tak terhindarkan dan untuk menyelesaikan proses transisi dengan mementingkan keamanan negara, keuntungan revolusi, dan untuk mencapai pemerintahan sipil terpilih,” tulis kantor berita Sudan.

Sementara itu, utusan khusus PBB untuk Sudan, Volker Perthes, mengatakan pembicaraan telah menghasilkan kesepakatan tentang kembalinya pembagian kekuasaan, termasuk pemulihan perdana menteri yang digulingkan, tetapi itu harus disepakati segera dalam “hitungan hari bukan pekan” sebelum posisi kedua pihak mengeras.

PBB telah berupaya menemukan jalan keluar bagi krisis negara itu menyusul kudeta oleh militer pada 25 Oktober di mana politisi sipil terkemuka ditahan dan Hamdok menjalani tahanan rumah.

Volker Perthes mengatakan, solusi ini termasuk mengembalikan Hamdok ke posisinya, pembebasan tahanan, pencabutan keadaan darurat, serta penyesuaian beberapa lembaga transisi dan kabinet teknokratis baru.

“Semakin lama Anda menunggu, semakin sulit untuk mengimplementasikan kesepakatan semacam itu dan mendapatkan dukungan yang diperlukan dari jalanan dan dari kekuatan politik,” papar Perthes, perwakilan khusus Sekretaris Jenderal dan kepala Misi Transisi Terpadu PBB di Sudan ( UNITAMS), dalam sebuah wawancara.

“Ini juga akan menjadi lebih sulit bagi militer, karena tekanan untuk menunjuk beberapa pemerintah, apa pun kredibilitasnya, akan meningkat. Dan posisi kedua belah pihak akan mengeras. Kami berbicara tentang hari, bukan pekan, ”tambahnya.

“Sekarang pertanyaannya, apakah kedua belah pihak bersedia berkomitmen untuk itu. Di sini kami masih memiliki setidaknya beberapa masalah,” kata Perthes kepada Reuters.