Klaim MRT Jokowi : Perlawanan Diam Anies Baswedan

Diam bukan bukan berarti tidak melawan. Prinsip itu tampaknya sangat dipegang teguh Gubernur DKI Jakarta Anies R Baswedan.

"Surat Cinta" Anies kepada para pekerja MRT yang hari ini beredar luas di media massa dan medsos menunjukkan watak Anies yang sangat khas. Diam-diam menghanyutkan. Senyam-senyum mematikan. "Nyali itu beda dengan nyaring," katanya suatu kali di Balaikota DKI tak lama setelah dilantik.

Bagi siapapun yang tahu konteks permasalahannya, pasti sangat paham kepada siapa surat itu sesungguhnya ditujukan. Anies menuliskan surat itu kepada pekerja MRT, namun Jokowi lah yang paling terkena dampaknya.

Mari kita simak sebagian isi surat itu :

Hari ini mungkin Anda di rumah, menonton di televisi atau membaca beritanya. Anda tidak berada di lokasi, tak menyaksikan langsung hasil kerja keras yang anda lakukan. Tapi ketahuilah, tepuk tangan tadi membahana. Ribuan bertepuk-tangan. Izinkan saya menegaskan bahwa tepuk tangan itu sesungguhnya untuk Anda, untuk tiap jiwa yang bekerja dalam senyap.

Bapak, Ibu dan Saudara semua, Anda telah mengubah wajah ibu kota, hasil kerja Anda akan memudahkan hidup jutaan orang selama puluhan tahun yang akan datang. Mereka semua hampir pasti tidak kenal dengan nama Anda tapi semua pasti merasakan karya Anda yang akan berbekas sepanjang sejarah.

Beberapa hari sebelumnya ketika bicara dihadapan pengusaha Kamis (21/3), Jokowi mengklaim transportasi massal dan cepat (MRT) Jakarta dapat terwujud karena keberaniannya memgambil keputusan politik bersama Ahok. Saat itu Jokowi masih menjadi Gubernur DKI dan Ahok menjadi wakilnya.

Media dan medsos heboh. Situs berita kompas.com sampai menurunkan artikel cek fakta atas klaim Jokowi. Dari artikel tersebut duduk persoalannya menjadi jelas. Pembangunan MRT melalui proses yang panjang. Tidak sesederhana seperti dikatakan Jokowi.

Para Gubernur DKI Jakarta mulai dari Sutiyoso sampai Fauzi Bowo punya andil besar sehingga proyek itu terwujud. Pencanangan dimulainya proyek MRT bahkan sudah dilakukan pada masa Fauzi Bowo. Jangan pula dilupakan peran BJ Habibie yang menggagasnya sejak masih menjadi Kepala BPPT.

Menyikapi hiruk pikuk itu Anies hanya diam sambil senyum simpul. Anies bahkan terlihat tersenyum lebar ketika mendampingi Jokowi mencoba MRT. Anies juga terlihat tenang dan tersenyum ketika Jokowi meresmikannya pada hari Ahad (24/3).

Anies “mempersilakan” Jokowi mengambil alih panggung yang seharusnya menjadi miliknya. Di atas panggung posisinya berada di pinggir, jauh dari Jokowi dan para pejabat yang terlihat tenggelam dalam eforia “kemenangan.” Sebagian massa di bawah panggung dan beberapa pejabat terlihat mengacungkan salam satu jari.

Seorang netizen sampai terheran-heran melihat sikap Anies. Mengapa harus Jokowi yang meresmikan, bukan Anies. Akun @dw_saptarini bahkan sampai mencuit "Yth. Presiden @jokowi, Kenapa Anda yang meresmikan @mrtjakarta ? Padahal status perusahaan BUMD & kepemilikannya 99,99% @DKIJakarta & 0,01% PD Pasar Jaya? Kenapa bukan Gubernur DKI Jakarta @aniesbaswedan?.”

Dilihat dari profilnya akun @dw_saptarini adalah milik Dyah W Saptarini seorang akademisi dari Surabaya. Dia master engineering dalam manajemen konstruksi dari Universitas Kristen Petra.

Dyah benar. Dilihat dari laman resmi JakartaMRT, saham MRT hampir sepenuhnya dimiliki oleh Pemprov DKI. Berdiri pada 17 Juni 2008 saham PT MRT Jakarta 99.98 persen dimiliki Pemprov DKI dan PD Pasar Jaya 0.02 persen.

Dari komposisi itu sangat jelas yang memiliki hajatan besar seharusnya Pemprof DKI. Yang meresmikan seharusnya levelnya cukup Gubernur DKI. Presiden sampai turun tangan, apalagi mengambil alih, selain ketinggian, juga kurang pantas.

Apalagi jejak digital menunjukkan ketika  menjadi Gubernur DKI,  Jokowi pernah menolak menandatangani dana hibah dari pemerintah pusat untuk proyek MRT.

Laman berita Viva.co.id edisi 22 April 2013 menurunkan judul “Tak Mau Tanggung Jawab, Jokowi Tolak Tandatangani Proyek MRT. “Saya belum mau tanda tangan. Saya tidak mau nanti semua tanggung jawab mutlak ada di Gubernur. Kalau saya tanda tangan, ya saya tidak usah jadi Gubernur, jadi Direktur Utama BUMD saja,” kata Jokowi.

Bukan yang pertama

Anies disingkirkan, dan perannya diambil-alih Jokowi bukanlah peristiwa yang pertama. Saat Persija menjadi juara Piala Presiden (17/2/2018) Anies dilarang Paspampres turun ke lapangan mendampingi Jokowi menyerahkan piala. Padahal dia adalah anggota Dewan Pembina Persija dan klubnya juara.

Insiden di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta itu memicu kemarahan netizen dan pendukung Persija. Presiden Jokowi di-bully habis. Akun facebook-nya diserbu ratusan ribu netizen. Seorang netizen ada yang menghitung setiap jam rata-rata akun Jokowi diserbu 5.000 akun. Semuanya akun riil, bukan robot.

Peristiwa serupa kembali terulang saat pembukaan Asian Games di GBK (18/8/2018). Sebagai gubernur dan DKI Jakarta menjadi tuan rumah bersama Palembang, Anies juga kembali "disingkirkan."

Wartawan sampai mempertanyakan hal itu kepada Anies, mengapa dia tak terlihat dan seakan luput dari sorotan media. Kepada wartawan Anies menjelasan dia hadir di royal box bersama para pejabat dan undangan VIP yang lain. Namun Anies meminta masalah itu tak dipersoalkan.

"Saya sibuk bekerja dan melayani para tamu, jadi tidak sempat selfie-selfie," ujar Anies menghindar.

Begitulah Anies Baswedan dibalik senyum ada keteguhan dan ketegasan. Dia melawan Jokowi bukan untuk dirinya sendiri. Dia melawan untuk ribuan, para pekerja MRT yang perannya diketepikan. Dia melawan untuk para para Gubernur DKI Jakarta, para menteri, dan bahkan presiden terdahulu yang perannya coba dihapus oleh Jokowi.

Bagaimana dengan Jokowi? Kalau mau sedikit berempati, kita pasti bisa memahami sisi psikologi Jokowi. Posisinya sedang terdesak. Saat ini dia sangat membutuhkan ‘jualan” politik baru untuk mendongkrak elektabilitasnya.

Dalam situasi seperti itu  Jokowi akan menjual apapun dagangan politik yang bisa dia jual. Termasuk kalau perlu menjual dagangan politik milik orang lain. 

*)Oleh Hersubeno Arief, wartawan senior yang kini menjadi konsultan media dan politik.