Khofifah Dukung Transaksi Non Tunai QRIS di Koarmada II
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut positif penerapan QR Code Indonesia Standar (QRIS) di Koarmada ll. Menurutnya, transaksi pembayaran non-tunai berbasis QRIS ini menjadi suatu kebutuhan dalam menghadapi era society 5.0 karena akan lebih memudahkan transaksi secara mobile. Transaksi menggunakan QRIS di Koarmada II mulai berlangsung sejak Jumat lalu.
"Pak Budi Hanoto, Kepala Perwakilan BI Jawa Timur terus melakukan perluasan penggunaan QRIS. Alhamdulillah saat ini, di Koarmada II sudah bisa melakukan transaksi QRIS. Ini bagian penting bagaimana seluruh proses ini cashless," ujar Gubernur Khofifah, dikutip dari Kominfo Jatim, Minggu 14 November 2021.
Menurut Khofifah, dengan diluncurkannya QRIS di kawasan Koarmada ll, artinya hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat luas terkait literasi finansial. Dimana, saat ini masih banyak masyarakat yang masih asing dengan hal tersebut. "Ini bagian penting bagaimana seluruh proses edukasi literasi finansial terkait cashless bisa terus tersampaikan kepada masyarakat kita," tegas Khofifah.
Orang nomor satu di Jatim ini menyampaikan bahwa upaya mengedukasi masyarakat terkait literasi finansial akan terus dilakukan. Terlebih saat ini juga sedang berkembang financial technology (fintech). Dengan demikian, masyarakat juga harus mulai belajar dan memahami fintech.
"Nah, ada QRIS, ada fintech yang sekarang dikembangkan. Maka pemerintah bersama-sama Bank Indonesia akan terus mendorong terhadap meleknya literasi masyarakat terhadap literasi financial," tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah berharap bahwa peluncuran QRIS di Koarmada ll ini akan menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan Jawa Timur Bangkit.
Bangkit kesehatannya, bangkit perekonomiannya. Insya Allah masyarakat Jawa Timur akan lebih sejahtera, harapnya.
Terkait Surabaya Pahlawan Jazz sendiri, Khofifah menjelaskan bahwa yang dilakukan ini merupakan upaya mendukung para pekerja seni yang memang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19.
Sehingga dengan perhelatan Surabaya Pahlawan Jazz yang digelar dengan protokol kesehatan ketat dan penonton yang sangat terbatas di Koarmada II ini diharapkan bisa menjadi semangat bagi para pekerja seni untuk dapat tetap berkarya di tengah pandemi Covid-19 yang mulai dapat dikendalikan di Jatim
"Dan mudah-mudahan semua akan bisa memberikan penguatan semangat untuk bangkit, ekonominya bangkit, kita semua bangkit, sehat lahir batin" pungkasnya.
Sementara itu, Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto menyampaikan bahwa QRIS telah digunakan sebagai alat pembayaran di Koarmada II. Kemudian ia mengungkapkan digunakannya KRI Dewaruci sebagai venue Surabaya Pahlawan Jazz adalah sesuai perintah KSAL RI dan sebagai bentuk dukungan kepada pekerja seni dan upaya membangkitkan kembali perekonomian, dan wisata di Surabaya dan Jawa Timur.
"Melalui musik jazz ini kami akan meningkatkan perekonomian, rekreasi dan pariwisata di Surabaya, dan di Jawa Timur," ungkapnya.
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Budi Hanoto menyampaikan bahwa peluncuran QRIS adalah bentuk kerja sama dan bagian dari kolaborasi yang dibangun antara BI, Anggota Komisi 11 DPR RI Indah Kurnia dan Koarmada ll dalam memberikan penguatan utamanya di daerah 3T yaitu daerah Terpencil, Terluar dan Terdepan. Sementara Surabaya Pahlawan Jazz adalah upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi para pekerja seni untuk berkontribusi menuju Jatim Bangkit.
"Kita semua tahu pekerjaan itu merupakan bagian dari ekonomi kreatif, Sehingga Bank Indonesia juga punya kepedulian untuk mendorong pekerja seni, untuk mendorong ekonomi kreatif. Jadi ini mudah-mudahan membuat angin baik terutama ketika PPKM sudah level yang sangat memadai" ucapnya.
Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah menargetkan pada tahun 2024 indeks inklusi keuangan di Indonesia akan mencapai 90 persen. Sementara indeks inklusi keuangan di Jawa Timur pada tahun 2019 menurut survey OJK tercatat 87,96 persen.
Jika diasumsikan pertumbuhan rekening pelajar tahun 2019 sampai 2021 adalah 5 persen, maka indeks inklusi keuangan Jawa Timur saat ini diperkirakan telah mencapai 92 persen. Meski demikian Pemprov Jatim akan terus mendorong perluasan inklusi keuangan dan literasi keuangan di semua lini dengan meluaskan kerja sama dengan semua pihak. (Kom)