Kunjungi Ponorogo, Khofifah Dorong SMK BLUD Ciptakan Pekerjaan

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa berkunjung ke SMKN 1 Jenangan Ponorogo, Senin 8 November 2021. Di SMK tersebut, Khofifah mendorong SMK Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi laboratorium inovasi sehingga mampu menghasilkan lulusan unggul dan kompeten.

“Yang link dan match antara SMK dan industri, dunia usaha dan dunia kerja. Sehingga daya saing siswa SMK akan semakin tinggi dan mampu menghadapi persaingan global,” kata Khofifah saat mengunjungi SMKN 1 Jenangan Ponorogo, Senin 8 November 2021.

Khofifah melanjutkan, siswa harus dimotivasi untuk berkarya, berinovasi, dan berkreasi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk itu, SMK harus mampu menciptakan atmosfer yang kuat bagi para siswanya agar termotivasi menciptakan terobosan dan inovasi.

“Jadi, lulusan SMK tidak perlu mencari pekerjaan. Sebaliknya, merekalah yang kemudian menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya dan orang lain,” imbuhnya.

Dalam kunjungannya ke lokasi produksi Pengolahan Pupuk Organik Granul (POG) SMK 1 Jenangan, Ponorogo, Khofifah menyampaikan apresiasinya terhadap mesin G-ESEMKA hasil inovasi yang dilakukan siswa dan guru setempat.

Mesin tersebut adalah alat pengolahan pupuk organik dengan menggunakan granulator yang difungsikan untuk mengubah material serbuk menjadi butiran (granule) yang sangat diperlukan dalam pembuatan POG. “Inovasi ini menjadi bukti nyata peran SMK BLUD Jawa Timur dalam mewujudkan pembelajaran berbasis Teaching Factory (TEFA) dan Project Based Learning,” imbuhnya.

Inovasi SMKN 1 Jenangan Ponorogo ini, kata Khofifah merupakan salah satu karya dari 20 SMK BLUD di Jawa Timur. "Ditargetkan akhir tahun 2021 akan meningkat menjadi 77 SMK BLUD. Ini membuktikan bahwa SMK-SMK di Jawa Timur terus meningkatkan kualitasnya dengan terobosan inovasi dan kreasi yang terus dicetuskan," katanya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Wahid Wahyudi dalam pengurusan status SMK BLUD persyaratan yang dilampirkan cukup ketat. Hal ini meliputi persyaratan substantif, teknis dan persyaratan administratif. "Substantif artinya SMK tersebut mempunyai kompetensi keahlian yang berkaitan dengan pelayanan umum. Jadi sekolah harus punya keunggulan tertentu sesuai dengan potensi lokal daerah tersebut," katanya. (Sin)