Harapan Rakyat: Pilpres yang Damai

Tahap penyaringan capres dan cawapres telah selesai dan tiga pasangan akan berlomba: Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Parnowo -M Mahfud MD. Adapun beberapa tokoh nasional yang sebelumnya (namanya) beredar dalam bursa pencalonan gagal masuk persaingan selanjutnya: Erlangga Hartarto, Erick Thohir, Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil.

Dalam tahap penyaringan capres-cawapres muncul reaksi cukup keras dari publik dan kalangan politisi thd upaya Presiden Joko Widodo yang mengajukan puteranya, Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Isu yang terkait dengan pencalonan Gibran belum kunjung usai, meskipun protes mulai reda, namun muncul isu panas lain yaitu anti-oligarki dan nepotisme, kedua isu yang diperjuangkan oleh Angkatan '98. Ada kekhawatiran terjadinya "abuse of power".

Barangkali belum banyak pihak yang menyadari konsekuensi internasional terhadap keputusan Mahkamah Konstirusi (MK) yang meloloskan Cawapres Gibran melalui perubahan persyaratan umur dan ditambah dengan persyaratan lain “pernah menjabat kepala daerah”. Berbagai protes dari elemen masyarakat mendorong MK membentuk “Mahkamah Kehormatan” yang akan mengadili kemungkinan kesalahan hakim MK dalam mengambil keputusan pencalonan Gibran tersebut.

Ingat, dunia akan melihat secara cermat apakah Indonesia konsisten berpegang pada UUD atau sebaliknya.

Opini Internasional

Opini internasional mungkin akan berubah negatif jika Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga tinggi pengawal konstitusi melakukan pelanggaran “kode etik” dalam mengambil keputusan tersebut. Jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi dan polkam yang besar terhadap negara kita.

Filipina mengalami krisis politik hebat ketika Presiden Ferdinand Marcos menempatkan negaranya dalam status darurat militer dan kemudian memberikan “kekuasaan ekstra" kepada isterinya Imelda Marcos sebagai layaknya seorang presiden.

Sebagai salah satu dari sekian juta rakyat Indonesia yang mendukung Pak Jokowi sebagai presiden yang saya anggap sukses, tentunya saya boleh berharap agar Presiden Joko Widodo bersikap “netral atau tidak berlebihan dalam membimbing sang putera" dalam pencapresan mendatang demi menjauhkan dari tuduhan miring melakukan “abuse of power”.

Saya punya kenangan indah, atas perintah Bu Mega mempertemukan Gubernur DKI Jokowi Widodo dengan Rais ‘Aam PBNU (KH Ma'ruf Amin) di Tebet 36 (pada tahun 2014) yang berujung pada dukungan Warga NU kepada beliau. Rais ‘Aam PBNU terkesan atas kesederhanaan dan sikap polos dan jujur serta berdiri membaca lafadz iqamah dalam Shalat Maghrib berjamaah bersama imam shalat Rais ‘Aam PBNU.

Pentingnya menjaga Pilpres secara sehat dan jujur adalah investasi sangat penting untuk kemajuan peradaban berkebangsaan dan bernegara bagi negeri ini. Sebaliknya jika langkah demikian tidak dilakukan maka akan menghancurkan masa depan negeri.

DR KH As'ad Said Ali

Pengamat sosial politik, Mustasyar PBNU periode 2022-2027, tinggal di Jakarta.