DPRD Jatim Dorong Pemprov Sediakan Seragam Gratis di 2024
Polemik kasus penjualan seragam sekolah dengan harga yang mahal dan berbeda-beda di setiap sekolah SMA/SMK/SLB Negeri di Jawa Timur memberatkan sejumlah wali murid. Khususnya, yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Dari temuan Anggota DPRD Jatim, Mathur Husyairi, ditemukan adanya penjualan seragam yang kemudian harganya diduga dimainkan oleh oknum dari sekolah maupun Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim.
Untuk mengatasi hal itu, Mathur mendorong Dindik Jatim agar melakukan gebrakan baru. Salah satunya membuat program seragam gratis di tahun 2024 bukan dengan cara-cara kurang elok seperti mencopot jabatan maupun menakut-nakuti pejabat.
"Coba bilang mohon maaf tahun depan saya bayar seragam gratis. Nanti kami dukung di Banggar," ujarnya saat ditemui usai hearing dengan Dindik Jatim di Ruang Rapat Komisi E DPRD Jatim, Surabaya, Senin 31 Juli 2023.
Ia menjelaskan, bahwa saat ini Badan Penganggaran DPRD Jatim tengah melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang nantinya ditetapkan dalam KUA-PPA.
Dengan cara ini, ia menyebut, program Pendidikan Gratis dan Berkualitas (TisTas) yang dicanangkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dapat berjalan.
"Anggaran di mana ayo kita telisik bareng. APBD kita tiap tahun Rp31 T serapannya selalu rendah bahkan Silpanya Rp4 T tiap tahun ini buat apa. Lalu ada cara lain belanja operasional dikurangin di tiap OPD, saya lihat belanja operasional di Dindik Jatim gila di sekolah negeri, belanja di kacabdinnya, belanja di dindiknya, padahal anggaran kita mencapai Rp8 T bahkan pernah mencapai Rp11 T," ungkap poltisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu.
Dari perjalanan beberapa tahun terakhir, Mathur mengatakan, program TisTas yang dicanangkan gagal dilaksanakan dengan baik oleh Pemprov Jatim.
"Tistas tidak terlaksana. APBD kita memberikan BPUPP yang lunas 12 bulan itu tahun 2019, setelah itu ada yang 8 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan 2023 ini infonya hanya 5 bulan. Makanya saya bilang biar khusnul khotimah di akhir jabatan jawab dengan seragam gratis. Jadi program TisTas ya gagal," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih mengatakan, terkait masalah anggaran ia memahami jika anggaran tidak akan cukup mencakup semua karena harus mengordinasi 38 kabupaten/kota.
Namun, apabila tidak cukup maka Pemprov Jatim dapat melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk mendapat bantuan keuangan. Khususnya, daerah dengan kemampuan anggaran yang besar.
"Bagaimana membuka peluang MoU dalam bentuk pergub agar ada kerja sama dengan daerah fiskal bagus. Kalau dibebankan provinsi maka anggaran kita tidak akan mampu, sudah 29 persen yang murni itupun di luar gaji. Karena itu, untuk warga kab/kota kenapa tidak kita ketok pintu kita minta partisipasi kab kota itu. Itu akan membantu sekali," kata Hikmah.
Menyambut itu, Kadindik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan, sangat mendukung apa yang menjadi masukan DPRD Jatim. Namun, pihaknya harus berhitung betul karena kebutuhan anggaran tidak hanya untuk pendidikan saja.
"Kami apresiasi kalau ada dari teman-teman Komisi E menginisiasi ke depan (2024) dapat seragam gratis, namun tentunya harus melihat fiskal Jatim," kata pria yang baru menjabat sebagai Kadindik itu.