Dugaan Bisnis Seragam Sekolah, DPRD Jatim Minta Dispendik Usut

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Mathur Husyairi, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur benar-benar serius menyikapi polemik bisnis seragam sekolah jenjang SMA/SMK negeri yang memberatkan orang tua.

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengaku, bahwa persoalan ini masih terus terjadi padahal sebelumnya sudah dibahas bersama. Kondisi yang ada ini tentu memberatkan orang tua dengan kemampuan ekonomi yang terbatas harus merogoh kocek cukup dalam untuk membeli seragam yang harganya cukup mahal.

Mathur bercerita belum lama ini dirinya kedatangan salah seorang kepala sekolah dari Surabaya yang menceritakan polemik ini. "Dia mengakui ini adalah permainan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sengaja ngedrop dan produsennya hanya satu," kata Mathur, Senin 24 Juli 2023.

Mathur mengaku pernah mencoba membuktikan sendiri saat tahun 2018 mencari kain seragam seperti salah satu SMAN di Surabaya. "Tapi saya cari di Pasar Turi, Pasar Atom, tidak menemukan. Mereka bilang itu tidak dijual di pasaran," beber Mathur.

Karena itu, politisi dari Dapil Madura itu menilai apabila benar ada keterlibatan pihak yang bermain maka keuntungan bisa jadi memang berkali lipat. Untuk itu, ia meminta Pemprov Jatim untuk benar-benar mengusut tuntas hal ini. "Tentu harus diputus mata rantai ini, hentikan jual beli seragam di sekolah. Bebaskan mereka beli di toko manapun," pungkasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, pihaknya berencana akan melakukan pertemuan dengan Dispendik Jatim guna menyelesaikan permasalahan seragam dan polemik PPDB.

Sebelumnya dikabarkan bahwa problem terkait seragam ini terjadi di Tulungagung yang viral melalui media sosial. Dalam kuitansi yang difoto tertera harga tujuh paket kain dan atribut seragam mencapai Rp2.525.000, sedangkan untuk sepasangnya dibanderol Rp575 ribu.