Seragam Mahal, DPRD Jatim: Penjual Kain Rekanan Oknum Dindik

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Mathur Husyairi mencium indikasi permainan dalam polemik penjualan seragam sekolah yang terjadi di beberapa daerah di Jatim.

Temuan tersebut ia dapat dari hasil sayembara bagi walimurid yang ingin menukarkan seragam sekolah kepada dirinya. Dari temuan yang ia dapat, bahwa selain wilayah Mataraman, kain seragam yang dijual di koperasi sekolah berasal dari satu produsen yang sama.

Dari kuitansi yang ia terima tampak ada perbedaan harga mulai terendah Rp1,6 juta hingga tertinggi Rp2,9 juta. "Harganya tidak sama padahal produsennya sama," ungkap Mathur usai melakukan hearing dengan Dinas Pendidikan Jatim di Ruang Rapat Komisi E DPRD Jatim, Surabaya, Senin 31 Juli 2023.

Dari info yang ia dapat, harga kain dari produsen juga tak terlampau mahal seperti kain atasan Rp80 ribu per meter dan Rp100 ribu per meter untuk bawahan.

Sehingga, ia menganggap, ada indikasi permainan oknum di Dindik Jatim maupun Kepala Sekolah sehingga menyebabkan harga menjadi lebih mahal untuk mencari keuntungan.

"Saya ambil rata-rata keuntungan sekolah 100 persen dari yang seharusnya terjual. Lumayan besar perputaran uang. Sampai Rp200 sekian miliar. Si penjual kain mengaku jadi sapi perahan oknum dinas," kata politisi Partai Bulan Bintang itu.

Dindik Jatim Membantah

Menjawab itu, Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai menegaskan pihaknya tidak menunjuk satu vendor untuk menyuplai kain seragam ke sekolah.

"Tidak. Tidak ada rekanan. Saya jamin itu bahwa Dindik Jatim tidak pernah menunjuk satu vendor pun untuk seragam sekolah. Tidak ada, clear untuk itu," tegas Aries.

"Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Dindik Jatim tolong harus disampaikan dengan jelas atas nama siapa itu," imbuhnya.

Terkait itu, Aries mengaku sudah melakukan moratorium dengan menghentikan sementara penjualan seragam di koperasi sekolah.

Kemudian, para wali murid yang merasa keberatan dapat mengembalikan seragam sudah terbeli dan akan dilakukan pengembalian uang oleh koperasi sekolah. Sedangkan bagi yang terlanjut menjahit akan diganti uang jahitnya.

Tentang harga, Pj Walikota Batu itu menegaskan tidak akan melakukan standarisasi harga. "Kami tidak akan pernah menentukan itu karena itu harga pasar. Maka silakan menyesuaikan, setelah moratorium kita buka lagi silakan jualan seragam lagi tapi lihat harga pasar. Misal 170 ribu (rupiah) mereka tidak boleh lebih dari itu," pungkasnya.