Anggota DPR Ingatkan Jangan Melakukan PHK dan Bermalasan dengan Dalih Efisiensi

Anggota DPR RI Komisi VII , Izzuddin Alqassam Kasuba, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah jangan disalahartikan sebagai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pelayanan buruk pada masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas video viral yang beredar, yang dianggap menimbulkan keracuan informasi di masyarakat.

Al-Qassam menjelaskan bahwa kendati terdapat tantangan tersebut, program efisiensi anggaran yang sedang berjalan merupakan langkah strategi pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, bukan sebagai indikasi pengurangan pegawai atau PHK.

“Efisiensi yang diterapkan adalah upaya penyesuaian dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, sehingga tidak dibenarkan sebagai tindakan pemutusan hubungan kerja,” tegas Al-Qassam, Minggu 16 Februari 2025.

Al-Qassam juga mengklarifikasi bahwa video viral yang sudah beredar itu menjadi bahan koreksi bersama agar antara perlu ada komunikasi yang baik kepada seluruh pihak yang terlibat agar hal ini tidak menjadi narasi yang kontra produktif terhadap sasaran kerja yang ingin dicapai pemerintah dan harapan besar masyarakat terhadap program tersebut.

Al-Qassam menyatakan harapannya agar seluruh elemen yang terlibat dalam penyiaran informasi dapat merasakan dampak positif di masa mendatang.

Al-Qassam berharap, melalui kerja sama Lembaga penyiaranan dan dialog yang konstruktif, seluruh pihak dapat melewati masa penyesuaian ini tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap agar kebijakan efisiensi yang diterapkan tidak disalahartikan sebagai PHK, karena menjaga kesejahteraan pegawai dan keberlangsungan layanan penyiaran nasional merupakan prioritas utama,” ujar politisi PKS tersebut.

Izzudin menyatakan lega karena RRI akhirnya membatalkan PHK ribuan karyawan dan kontributor pemberitaan.

Senada dengan itu, anggota Komisi III DPR, dari FPDI Perjuangan Stevano Rizki Adranacus berharap, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengurangi penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Hal itu disampaikan Stevano di Gedung DPR, Jakarta. Stevano menyampaikan, pada dasarnya Fraksi PDI Perjuangan di Komisi III DPR mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo dalam melakukan efisiensi anggaran.

“Kami dari fraksi PDI Perjuanagn secara prinsip mendukung penuh program efisiensi yang diambil oleh bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Stevano.

Sebab, kata Stevano, efisiensi anggaran tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Menurutnya, efisiensi anggaran tersebut harus dilihat secara realita objektif tren ekonomi dunia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Dimana, kondisi perekonomian global saat ini sedang mengalami kesulitan.

“Tren efisiensi ini bukan hanya dilakukan di negara kita, tapi negara super power seperti Amerika misalnya, China, bahkan Vietnam semuanya melakukan efisiensi,” kata Stevano.