Wilayah Kashmir Picu Militansi Muslim, Begini Duduk Soalnya

Ketegangan antara India dan Pakistan mulai muncul. Hal itu dipicu atas masalah di wilayah Kashmir, satu-satunya wilayah India yang mayoritas penduduknya Muslim. India kembali mempersoalkan wilayah itu menjadi bagian dari negaranya.

Begitu pun bagi Pakistan, justru bila India mempersoalkan hal itu akan memicu militan dan ekstremisme di kalangan Muslim di India dan sebagian lain dunia.

Demikian seperti diungkapkan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan."Ketika kita menyisihkan manusia, menyudutkan mereka, maka mereka menjadi radikal," kata Khan.

Ia mengungkapkan hal itu, Jumat 13 September 2019 ketika menyampaikan pidato di depan ribuan orang di kota Muzaffarabad, ibu kota wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan.

Ia juga secara tidak langsung mengecam beberapa pemerintah Muslim yang secara terbuka mendukung tindakan India di Kashmir atau hampir tidak bersuara.

"Beberapa pemerintah Muslim diam karena hubungan dagang mereka dengan India. Tetapi satu seperempat miliar warga Muslim menyaksikan. Beberapa dari mereka akan terjerumus pada ekstremisme; sebagian juga akan mengangkat senjata," demikian Khan, dilansir Voa.

Kashmir adalah satu-satunya wilayah mayoritas Muslim di India.

Pada Agustus, setelah India mengubah undang-undang mengenai Kashmir, mengakhiri status khusus wilayah itu dan merampas wilayah otonomi kawasan itu. Duta besar Uni Emirat Arab di Delhi mengeluarkan pernyataan yang mendukung langkah tersebut.

"Kami berharap perubahan akan meningkatkan keadilan sosial dan keamanan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan lokal dan akan mendorong stabilitas dan perdamaian lebih jauh" kata Duta Besar Ahmad Al Banna.

Kashmir diklaim baik oleh Pakistan maupun India sejak kedua negara memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947. Kedua negara mengelola sebagian wilayah itu, dengan apa yang disebut Garis Kontrol sebagai perbatasan de-facto. Bagi kedua negara, Kashmir memiliki status khusus, dengan otonomi relatif, bendera sendiri, dan memiliki perdana menteri sendiri sampai tindakan India bulan lalu.

Pada bagian lain sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan, Jumat mengatakan kepada warga wilayah Kashmir yang disengketakan bahwa ia akan mengungkapkan penindasan dan pelanggaran HAM selama bertahun-tahun oleh India di kawasan itu, pada waktu ia berpidato di Majelis Umum PBB bulan ini.

Imran Khan mengemukakan hal itu dalam pidato pertamanya pada rapat umum di wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan sejak dicabutnya status khusus kawasan yang disengketakan di Himalaya itu oleh India pada 5 Agustus lalu. Sekitar 20 ribu orang ambil bagian dalam rapat tersebut.

Khan juga meminta para hadirin agar menahan diri, tidak berpawai menuju Garis Kontrol yang dijaga militer, yang memisahkan Kashmir yang dikuasai Pakistan dan India, dengan mengatakan mereka harus menunggu perintahnya.

“Jangan pergi sampai saya meminta Anda dan saya akan beritahu kapan melakukannya,” kata Khan.

Khan berusaha menenangkan para pemuda yang marah, yang bulan ini bentrok dengan polisi di Kashmir yang dikuasai Pakistan karena dihalang-halangi ketika hendak berpawai menuju perbatasan, di mana pasukan Pakistan dan India berada dalam jarak berdekatan.

Imbauan kepada kaum muda yang marah itu dikemukakan beberapa hari setelah ribuan pemuda tanpa senjata berpawai menuju perbatasan untuk memprotes pengepungan di wilayah Kashmir yang dikuasai India, sehingga memicu bentrokan dengan polisi.

Pasukan Pakistan dan India baku tembak, menyebabkan jatuhnya korban di pihak tentara dan warga sipil.

Pertemuan ini juga berlangsung sehari setelah militer Pakistan menyatakan tembakan tentara India menewaskan salah seorang tentara Pakistan di Kashmir. ini merupakan insiden pelanggaran gencatan senjata terbaru.

Khan mendesak masyarakat dunia agar menekan India untuk memberi hak menentukan nasib sendiri kepada warga Kashmir.