Ungkap Kondisi Ketegangan di Kashmir, Ini Kata Dubes Pakistan
Duta Besar Pakistan untuk Republik Indonesia, H.E Mr. Abdul Malik Khan menjelaskan mengenai kondisi paling mutakhir tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi di Jammu dan Kashmir.
“Kami berterimakasih kepada Muhammadiyah. Saat ini di Kashmir masih terjadi pemutusan akses komunikasi, medis tidak boleh masuk, jutaan orang berada dalam kekerasan pemerintah India. Harapan kami Indonesia menggalang dukungan terhadap masyarakat Kashmir atas okupasi ilegal India, apalagi Muhammadiyah dengan jutaan anggotanya dapat bersuara melalui PBB,” kata Abdul Malik Khan.
Ia mengungkapkan hal itu, dalam acara "Ambassador Talk", digelar Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Jakarta, Senin 30 September 2019.
Kedutaan Besar Pakistan melalui Dubes Mr. Abdul Malik menyampaikan informasi alternatif mengenai kejahatan kemanusiaan termasuk genosida yang dilakukan pemerintah India terhadap umat Islam Kashmir dan berharap Muhammadiyah mampu menggaungkan isu kemanusiaan tersebut ke masyarakat luas.
“Kami hanya ingin orang Kashmir segera mendapatkan hak-haknya, dan Dewan Keamanan PBB memberikan bantuan di wilayah Jammu dan Kashmir,” imbuh Abdul Malik.
Acara diikuti beberapa perwakilan lembaga, majelis dan ormas Islam lainnya, dalam acara yang diadakan di ruang AR Fahruddin Gedung Pusat Dakwah Jakarta itu Abdul Malik menguraikan data historis bahwa India sama sekali tidak punya alasan historis dan legal untuk melakukan pendudukan militer di Kashmir.
Dua bulan setelah kemerdekaan India dan Pakistan pada Agustus 1947, Kashmir yang dihuni oleh mayoritas umat Islam berusaha dimasukkan ke dalam wilayah administratif India dengan melalui aneksasi, pendudukan militer hingga pengubahan demografi secara paksa.
Abdul Malik menyampaikan hingga 2019, tercatat India telah melakukan pembunuhan terhadap lebih dari 100.000 penduduk muslim Kashmir, 7.130 dibunuh di pengadilan India, 109.380 bangunan dihancurkan, 22.910 perempuan kehilangan suami, 107.775 yatim, 11.125 perempuan diperkosa, hingga 7.000 kuburan tanpa nama.
Hingga saat ini Pakistan terus berusaha mengajukan jalan dialog dan damai, meski menurut Abdul Malik respon yang diberikan oleh Pemerintah India maupun PBB atas inisiatif damai Pakistan tidak begitu baik. Menggandeng Muhammadiyah dalam jalan damai ini menurutnya dapat memberikan dorongan besar bagi langkah damai tersebut.
“Saya berharap mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia agar memperoleh informasi alternatif mengenai Kashmir. Kami, Muhammadiyah menyarankan pemerintah mensosialisasikan lebih luas, dan Pak Dubes rencananya akan berkunjung ke ormas-ormas lain termasuk MUI dengan laporan dan data yang lengkap,” tutup Ketua LHKI PP Muhammadiyah Muhyidin Junaidi.