Tindak Kekerasan Penguasa Militer Myanmar Diprotes PBB
Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan tentara Myanmar mengenai konsekuensi berat untuk setiap tanggapan keras terhadap pengunjuk rasa yang berdemonstrasi menentang kudeta.
Peringatan itu disampaikan Juru Bicara PBB Farhan Haq, dilansir Reuters, dikutip Rabu 17 Februari 2021.
Meskipun kendaraan lapis baja dan tentara telah dikerahkan ke beberapa kota besar pada akhir pekan, pengunjuk rasa kembali berdemonstrasi pada Senin 15 Februari 2021 untuk mengecam kudeta 1 Februari dan menuntut pembebasan pemimpin yang ditahan Aung San Suu Kyi dan lainnya.
Warga yang mengikuti protes pada Senin lebih kecil daripada ratusan ribu orang yang telah bergabung dengan demonstrasi sebelumnya.
Tetapi protes itu terjadi di berbagai wilayah Myanmar yang menentang kudeta yang telah menghentikan satu dekade transisi menuju demokrasi.
Mekanisme Kawasan
Memang, lebih dari dua pekan pasca penangkapan pemimpin Partai Nasional untuk Demokrasi (NLD) Myanmar Aung San Suu Kyi, hingga kini diikuti dengan aksi unjuk rasa dari para pendukung NLD.
Tidak hanya itu dunia internasional pun sejak awal kudeta terhadap Suu Kyi, telah mengutuk tindakan militer terhadap pemenang pemilu November 2020 itu.
Isu mengenai kondisi dalam negeri Myanmar juga menjadi salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menlu Hungaria Péter Szijjártó, Selasa 16 Februari 2021 di Gedung Pancasila, Kemenlu, Jakarta.
Retno Marsudi menilai, dalam penyelesaian isu Myanmar diperlukan adanya dukungan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
“Mekanisme kawasan harus dapat bekerja lebih baik, untuk secara konstruktif membantu penyelesaian isu yang sulit ini,” ungkap Retno Marsudi ketika menggelar penyataan pers, di Gedung Pancasila, Kemenlu, Jakarta.
Menurut Retno, Indonesia selalu bersedia untuk berkontribusi dalam proses penyelesaian isu Myanmar.
“Dari sejak awal, Indonesia secara konsisten terus menyampaikan kesediaan untuk berkontribusi,” tambahnya.
Dikatakan Retno, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar merupakan prioritas utama, dalam upaya menemukan jalan keluar dari permasalahan dalam negeri Myanmar.
“Saya juga menyampaikan dan kita melalukan tukar pikiran mengenai perkembangan terkini di Myanmar. Saya menyampaikan bahwa bagi Indonesia keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar harus menjadi prioritas utama dan upaya untuk mengamankan berlanjutnya transisi inklusif menuju demokrasi perlu terus dikedepankan,” paparnya.
Retno menegaskan, komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam permasalahan Myanmar, dibuktikan dengan menyuarakan isu tersebut kepada sejumlah mitra luar negerinya.
“Saya juga sampaikan kepada Menteri Luar Negeri Peter mengenai intensitas komunikasi yang selama ini saya lakukan. Antara lain dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN, India, Australia, Jepang, Inggris dan Utusan Khusus Sekjen PBB mengenai isu Myanmar,” ujar Retno.
Selain, akan melakukan kontak melalui komunikasi telepon bersama Menlu Amerika Serikat dan RRT, Retno Marsudi juga dijadwalkan akan berkunjung ke sejumlah negara di ASEAN dengan agenda utama membahas mengenai isu Myanmar.