Blokir Aset Militer Myanmar di AS, Ini Penjelasan Joe Biden

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan sikap tegasnya atas kudeta militer di Myanmar. Menurutnya, pemerintah AS bakal memberi sanksi pada pejabat militer Myanmar termasuk membekukan akses ke aset mereka di AS.

Biden mendesak para jenderal melepaskan kekuasaan usai melakukan kudeta pada 1 Februari.

"Hari ini saya kembali meminta kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin dan aktivis politik demokratis yang mereka tangkap termasuk Aung San Suu Kyi dan juga presiden Win Mynt," kata Biden seperti dilansir AFP, Rabu 10 Februari 2021.

"Militer harus melepaskan kekuasaan," katanya lagi.

Biden juga mengumumkan membekukan US$1 miliar 'dana pemerintah Myanmar yang disimpan di AS' untuk mencegah para jenderal mengakses dana itu.

"Saya telah menyetujui perintah eksekutif baru yang memungkinkan kami untuk segera memberikan sanksi pada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka, serta keluarga dekat mereka," ucap Biden.

Militer Myanmar telah menyatakan status darurat selama setahun usai kudeta. Alasan kudeta dilakukan yakni karena pemilu pada November dilakukan dengan cara curang, komisi pemilu sudah menyangkal hal ini.

Demonstran antikudeta telah turun ke jalan selama lima hari, aksi ini dikatakan tetap berjalan kendati satu orang wanita telah tertembak dan kritis.

Biden mengatakan AS bersiap melakukan tindakan tambahan dan bakal bekerja sama dengan negara lain untuk menekan militer Myanmar.

Reuters menjelaskan AS menargetkan pemimpin tertinggi militer Myanmar Min Aung Hlaing yang menjalankan kudeta. Min Aung Hlaing dan jenderal lainnya sudah diberi sanksi oleh AS pada 2019 atas pelanggaran hukum pada Muslim Rohingya.

AS juga kemungkinan menargetkan dua perusahaan konglomerat, Myanmar Economic Holdings Limited and Myanmar Economic Corp, perusahaan induk dengan investasi yang mencakup berbagai sektor termasuk perbankan, permata, tembaga, telekomunikasi, dan pakaian.

Administrasi Biden dikatakan sudah membentuk respons internasional untuk krisis Myanmar, termasuk juga bekerja sama dengan sekutu di Asia yang punya kedekatan dengan militer Myanmar.