Terima Grasi Abu Bakar Ba'asyir Tak Akan Kehilangan Harga Diri
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menghormati niat Presiden untuk membebaskan Abu Bakar Ba'asyir. Dan Ba'asyir pun tak akan kehilangan harga diri kalau menerima grasi dari presiden tersebut.
Alasan Muhammadiyah, grasi, amnesti dan abolisi adalah bagian dari hak prerogatif presiden yang dilindungi konstitusi. Karena itu tidak sepatutnya niat baik pemerintah ini dijadikan isu politik.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti, mengatakan kalau ditarik ke belakang, bukan hanya Abu Bakar Ba'asyir yang memperoleh pemotongan hukuman. Bahkan ada dari hukuman mati kemudian memperoleh grasi menjadi hukuman seumur hidup.
"Apalagi yang menjadi pertimbangan presiden untuk membebaskan Ba'asyir adalah rasa kemanusiaan. Mengingat usia dan kondisi kesehatan Ba'asyir yang sakit-sakitan," kata Abdul Mukti kepada ngopibareng.id Senin 21 Januari 2019.
Menurud Sekretaris Umum Muhammadiyah, persoalannya sekarang, Abu Bakar Ba'asyir, menolak mengajukan grasi. Karena merasa tidak bersalah, sehingga tidak mau mengakui vonis yang dijatuhkan kepada dirinya.
"Ibarat ada orang berniat memberi sesuatu pada seseorang, tapi yang diberi menolak atau tidak mau menerima, kan begitu," katanya.
Karena ini menyangkut soal kemanusiaan tidak harus hitam putih, kalau tidak mau yah sudah tidak usah dikasih, harus ada jalan tengah. Artinya niat baik pemerintah membebaskan Ba'asyir bisa terwujud dan Ba'asyir sendiri tidak kehilangan harga diri.
Dalam pandangan Muhammadiyah pembebasan Ba'asyir bagi Presiden Jokowi dilematis, melihat posinya sebagai petahana, dan pembebasan terpidana teroris ini dilakukan jelang masa kampanye Pilpres 2019.
"Kalau pembebasan Ba'asyir diundur setelah pemilihan presiden, untuk menghindari tudingan ada kepentingan politik, resiko yang dihadapi Presiden Jokowi sama saja," ujar Mukti.
Karena rencana pembebasan Ba'asyir sudah menjadi pembicaraan publik yang pro maupun yang kontra, tidak ada cara lain bagi Presiden harus dilaksanakan. Tinggal mencari cara yang aman. Jangan sampai niat baik ini menjadi masalah baru bagi Presiden, harus ada jalan tengah pesan Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mukti. (asm)