Tangani Corona, Dewan Nilai Pemkot Arogan Gunakan Dana APBD

Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKB Mahfudz, menilai pemakaian dana APBD yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam pencegahan Covid-19 terkesan arogan. Salah satunya pembuatan bilik disinfektan yang dinilai dewan tidak ada fungsinya.

"Uang rakyat dibuang sia-sia dibuat bilik disinfeksi, gak ada fungsinya," ucap anggota Komisi B DPRD Surabaya kepada Ngopibareng pada Senin, 30 Maret 2020.

Bahkan, Wakil Ketua Fraksi PKB itu mengatakan pihaknya sampai ini belum pernah dilibatkan dalam membahas pembelanjaan anggaran APBD untuk pencegahan dan penanganan corona tersebut.

"Mereka saya ajak rapat aja nggak mau. Rapat itu kan nggak harus ketemu, telekonferensi kan bisa," keluhnya.

Ia menyayangkan sikap Pemkot tersebut. Selain menggunakan uang rakyat untuk pembuatan alat yang tidak ada manfaatnya. Upaya Pemkot dalam pencegahan dan penyebaran Covid-19 ini bisa diibilang sangat keterlaluan.
"Keterlaluan, keterlaluan bener ini," tegas Mahfudz.

Apalagi dengan pembuatan dapur umum di Balai Kota Surabaya saat ini. Dewan menilai hal tersebut malah membuat kerumunan masa baru saat dilakukan pembagian minuman pokak dan telur.

Ia menyebut, akan lebih bermanfaat jika anggaran untuk mendistribusikan pokak dan telur rebus itu dialokasikan untuk membeli sembako.
"Sudah, dihentikan saja bilik disinfektan itu, mending dibuat beli sembako dibagikan ke warga," kata Mahfudz.

Politisi dari partai PKB itu menjelaskan, seharusnya yang dilakukan Pemkot adalah menyelenggarakan tes masal kepada seluruh masyarakat di Surabaya. Minimal secara random untuk mengetahui secara detail wilayah-wilayah yang seharusnya mendapat perhatian lebih dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

"Pertama yang harus dilakukan oleh pemkot adalah tes massal, setelah itu baru dilakukan pencegahan," tandasnya.
Tak cukup itu, setelah dilakukan isolasi atau karantina, Pemerintah Kota tetap harus menyediakan bahan makanan agar masyarakat yang diisolasi tetap terjamin kelangsungan hidupnya.