Belajar Politik, Siswa SMAK St Hendrikus Kunjungi DPRD Jatim

06 Nov 2019 22:11 Pendidikan

SMAK St. Hendrikus Surabaya melakukan kegiatan field trip ke gedung DPRD Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan pendidikan politik kepada para siswa. 

Pendamping sekaligus Guru Bahasa Indonesia SMAK St.Hendrikus, Aloisius Rabata mengatakan, maksud kegaiatan ini ialah mengenalkan secara langsung politik kepada murid.

"Pendidikan politik biasanya hanya teori di kelas. Nah, ini bentuk dari praktek yang diajarkan di kelas tentang politik," ujar Aloisius ditemui usai acara, Rabu, 6 November 2019.

Siswa-siswi yang mengikuti field trip ini merupakan siswa yang tergabung dalam program STEP (Student and Teacher Empowerment Program) yaitu program kaloborasi minat guru dan siswa.

"Yang ikut ini merupakan gabungan tiga program STEP, yaitu STEP debat, STEP menulis, dan STEP riset dan data. Masing-masing STEP memikili tugas yang akan dikerjakan," katanya.

Anggota DPRD Jatim yang menyambut dan berdiskusi dengan siswa St Hendrikus Surabaya Foto PitaNgopibarengid
Anggota DPRD Jatim yang menyambut dan berdiskusi dengan siswa St. Hendrikus Surabaya. (Foto: Pita/Ngopibareng.id)

Tugas yang dilakukan sesuai dengan STEP masing-masing. Seperti STEP debat mendapatkan tugas berdebat tentang kinerja menteri dengan pihak DPRD Jatim. STEP menulis memiliki tugas membuat laporan tentang apa yang mereka pelajari di DPRD Jatim.

"Bukan seperti pelajaran di kelas, dimana murid mendengarkan guru. Kali ini, siswa diajarkan untuk berdiskusi dengan melontarkan pertanyaan kepada para politikus," katanya.

Wilbert yang tergabung dalam STEP debat, dalam dialog dengan anggota dewan langsung mengajukan pertanyaan tentang menjadi seorang politisi.

Agatha Retnosari, anggota DPRD Jatim komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat menjawab pertanyaan Wilbert. 

"Ingin menjadi politisi tentunya harus masuk partai politik. Sebelum ke partai politik hal yang penting dipelajari adalah berorganisasi. Nah, organisasi seperti Osis itu merupakan tempat belajar pertama berpolitik," kata Agatha.

Agatha menambahkan, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk menjadi politisi ataupun anggota dewan.

Penulis : Pita Sari
Editor : Witanto


Bagikan artikel ini