DPRD Jatim Beri Rapor Merah Pemprov Soal Lingkungan Hidup

Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Daniel Rohi menyebut, indeks indikator kinerja utama (IKU) Pemprov Jatim dalam hal lingkungan hidup, mengalami penurunan nilai di Tahun Anggaran 2023. Meski secara umum, capaian atas 11 indikator IKU mencapai 97,77 persen.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2023 tercatat sedikit mengalami penurunan sebesar 0,33 poin, dari 69,92 di tahun 2022 menjadi 69,59 di tahun 2023.

Penjabat (Pj) Gubernur Jati Adhy Karyono sebelumnya membeberkan penyebab IKLH menurun karena belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik serta UMKM, sehingga air limbah yang dihasilkan masih belum memenuhi baku mutu.

"11 indikator tersebut tercapai dengan baik. Itu merupakan hasil kerja kolektif antara eksekutif dan DPRD. Penurunan terdapat dalam indeks lingkungan hidup. Pemprov Jatim harus memberi perhatian khusus atas hal tersebut (pengelolaan air limbah)," katanya, Senin 25 Maret 2024.

Selanjutnya terkait inflasi, anggota Fraksi PDIP ini juga mengatakan, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono tidak bisa menaruh kesalahan terhadap alam, yang mengakibatkan angka inflasi Prov. Jatim mencapai angka 2,9 persen pada Tahun Anggaran 2023 silam. "Mengenai masalah inflasi, 2,9 persen, tadi dikatakan Pj. Gubernur, inflasi tersebut disebabkan oleh curah hujan dan Elnino. Jangan sekali-kali kita menyalahkan alam, buat apa ada pemerintah kalau tidak bisa mengantisipasi," tegasnya.

Menurutnya, Pemprov Jatim harus mengantisipasi dan mempersiapkan segala tindakan yang bersifat preventif, agar saat keadaan alam bergejolak, harga-harga barang tetap bisa terjaga. "Pemprov harus mengambil langkah yang prediktif dan antisipasi, kapan ada bencana dan apa yang harus dibuat. Jangan saat inflasi datang, malah menyalahkan alam. Walaupun alam bergoncang pemerintah tetap harus bekerja," ungkapnya.

Menanggapi capaian pendapatan regional domestik bruto (PRDB) Jatim, Daniel mengatakan PDRB Jatim dikuasai oleh tiga sektor, yakni perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Maka dari itu, prestasi ekonomi harus didukung juga oleh anggaran yang tinggi. "Anggaran pertanian itu hanya Rp 300 miliar, kalau anggarannya besar saya yakin PDRB kita akan meningkat dan menjadi efek domino pada banyak sektor, seperti penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan," pungkasnya.