'Serangan Fajar' Bowo Sidik Bukan Perintah Tim Jokowi

Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Ace Hasan Suadzily menegaskan, kasus Bowo Sidik Pangarso, tak terkait partai Golkar maupun TKN Jokowi-Ma'ruf Amin.

Bowo Sidik duduk di Komisi VI DPR RI merupakan caleg dari Partai Golkar. Dia ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Marketing Manajer PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.

Total dugaan suap yang diterima Bowo berjumlah Rp 1,6 miliar dari 7 kali pemberian. KPK juga menduga Bowo menerima gratifikasi Rp 6,5 miliar dari pihak lain.

Uang itu diduga sudah ditukarkan ke pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu serta dimasukkan ke dalam 400 ribu amplop. Duit dalam ratusan ribu amplop itulah yang diduga KPK bakal digunakan sebagai 'serangan fajar'.

Ace mengatakan yang dilakukan Bowo bukan arahan partai. Bahkan TKN tidak memerintahkan kepada siapapun kader partai untuk melakukan serangan fajar di pemilu 2019.

"Yang jelas, kasus yang dialami Bowo Sidik bukan arahan atau perintah dari strategi Partai Golkar. Kami tidak memerintahkan kepada siapapun kader Partai untuk melakukan 'serangan fajar' yang dananya bersumber dari dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," tegas Ace.

Ace meminta kasus yang menjerat Bowo tidak merepresentasikan semua calon legislatif (caleg) melakukan serangan fajar Pileg, Pilkada maupun Pilpres.

"Soal dugaan 'serangan fajar' ini saya kira tidak merepresentasikan semua caleg. Tidak semua caleg melakukan politik uang. Bahwa ada praktek politik uang dalam Pemilihan Legislatif dan Pilkada, saya kira iya. Ada studi yang menunjukan fakta demikian. Ini harus jadi kajian mendalam bagi kita semua, para politisi, kenapa praktek politik uang itu terjadi," ujar Ace.

Kasus politik uang, lanjut Ace, harus dicarikan solusi agar praktik tersebut bisa dihilangkan. Sebab politik uang dapat membunuh demokrasi.

"Politik uang tidak mendidik masyarakat untuk memilih berdasarkan rasionalitas dan menumbuhkan budaya korupsi. Saya menyebutnya 'money politic kills democracy'. Penyebabnya tidaklah sederhana. Ada berbagai variabel yang saling terkait yang memunculkan adanya politik uang itu, seperti faktor individual, sistem pemilu yang menyebabkan persaingan politik yang tidak sehat, dan perilaku serta budaya politik masyarakat," terang Ace. (asm)