Protes Dua Hari, Thailand Tuntut Perdana Menteri Mundur

Ribuan peserta unjuk rasa memenuhi jalan di sekitar Istana Raja di Thailand, pada Minggu 20 September 2020. Protes hari ini menjadi yang kedua sejak dimulai pada Jumat lalu. Peserta protes menginginkan agar Raja Maha Vajiralongkorn melakukan reformasi di kerajaan, dan menuntut Perdana Menteri Thailand untuk mundur.

Sedikitnya sepuluhan ribu peserta demonstrasi, memenuhi kawasan sekitar Grand Palace di Bangkok, pada Minggu, 20 September. Mereka menuntut adanya reformasi dalam kerajaan, pemilihan dan konsitusi baru, serta diturunkannya Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pimpinan junta militer.

Aksi ini mewarnai gerakan protes warga Thailand semenjak dua bulan terakhir. Mereka memprotes dominasi istana dan militer di Thailand. Tindakan yang selama ini dianggap tabu untuk mengkritik kerajaan. Tindakan itu juga dianggap ilegal di bawah undang-undang kerajaan.

Dilansir dari Aljazeera, peserta protes dihadang oleh barisan polisi tanpa senjata. Sementara pimpinan protes menyatakan kemenangan lantaran polisi menyepakati akan menyampaikan tuntutan mereka kepada kepolisian pusat. Meski tak ada konfirmasi dari kepolisian tentang klaim tersebut.

"Kemenangan terbesar kita dalam dua hari ini. Ini menjadi bukti bahwa orang biasa seperti kita bisa mengirim surat pada kerajaan," kata Parit Chiwarak, pada kerumunan massa.

Peserta protes juga mengumumkan jika mereka akan turun ke jalan pada Kamis, 24 September serta melangsungkan mogok kerja besar-besaran pada 14 Oktober nanti, bersamaan dengan peringatan demonstrasi pelajar di tahun 1973.

Sementara polisi tak melakukan intervensi. Juru bicara pemerintah, Anucha Burapachaisri mengatakan jika polisi tak akan melakukan kekerasan pada peserta protes. Pemerintah juga menyerahkan urusan bukum yang berkaitan dengan ujaran kebencian serta pidato ilegal kepada kepolisian. (Alj)