Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.( Foto:Antara)

Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti Dipanggil KPK

Korupsi 02 July 2019 10:57 WIB

Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) sekaligus mantan mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti PhD, hari ini Selasa dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dorodajtun, 80 tahun, dijadwalkan diperiksa sebagai saksi pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim (SJN), tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SJN," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain Dorodjatun, KPK pada Selasa juga memanggil tiga saksi lainnya untuk tersangka Sjamsul, yaitu Senior Advisor Nura Kapital Mohammad Syahrial, pengacara pada AZP Legal Consultants Ary Zulfikar, dan Direktur Berau Coal Tbk Raden C Eko Santoso Budianto.

Sebelumnya, Sjamsul dan Itjih tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat 28 Juni lalu. KPK tidak memperoleh informasi alasan ketidakhadiran dua tersangka itu.

Surat panggilan untuk dua tersangka tersebut sebenarnya telah dikirimkan ke lima alamat baik di Indonesia dan Singapura.

Di Indonesia, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan ke rumah para tersangka di Simprug, Grogol Selatan, Jakarta Selatan, sejak Kamis 20 Juni.

Untuk alamat di Singapura, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ke empat alamat sejak Jumat 21 Juni, yaitu 20 Cluny Road, Giti Tire Plt. Ltd (Head Office) 150 Beach Road, Gateway West 9 Oxley Rise The Oaxley, dan 18C Chatsworth Rd.

Selain mengantarkan surat panggilan pemeriksaan tersebut, KPK juga meminta pihak KBRI mengumumkannya di papan pengumuman kantor KBRI Singapura.

Upaya pemanggilan tersangka, juga dilakukan dengan bantuan "Corrupt Practices Investigation Bureau" (CPIB/Lembaga Antikorupsi Singapura).

Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp4,8 triliun.

Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun. Pasalnya, saat dilakukan "Financial Due Dilligence" (FDD) dan "Legal Due Dilligence" (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp220 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Sjamsul dan Itjih disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (an/ar)

Penulis : M. Anis

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

06 Jul 2020 21:00 WIB

KPK Eksekusi Terpidana Saeful Bahri ke Lapas Sukamiskin

Korupsi

Saeful Bahri terpidana kasus suap bekas komisioner KPU Wahyu Setiawan.

04 Jul 2020 11:15 WIB

OTT Bupati Kutai Timur dan Istri Hasil Penyadapan UU KPK Baru

Korupsi

Penyadapan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas KPK.

03 Jul 2020 23:48 WIB

Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditetapkan Sebagai Tersangka

Korupsi

Termasuk istri Bupati Kutai Timur juga ditetapkan sebagai tersangka.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...