Pengamat: Risma Masih Satu Frekuensi dengan Mega
Diamnya Walikota Surabaya Tri Rismaharini atas polemik yang kini menimpa DPC PDI Perjuangan dinilai sebagai bentuk penghormatan yang dilakukan Risma terhadap keputusan DPP PDI Perjuangan yang mengganti struktur jajarannya di tingkat DPC. Risma, dinilai tetap berada dalam satu frekuensi dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Ini karena Risma memiliki relasi sangat dekat dengan Megawati, sehingga tak mungkin berbeda kebijakan dengan putri proklamator Bung Karno tersebut.
Analis Politik Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam mengatakan, Risma memang tak mau masuk ke dalam polemik secara langsung karena untuk menjaga hubungan dengan Whisnu Sakti Buana yang tak lain adalah wakil walikota. Namun, dengan melihat relasi antara Risma dan Megawati, walikota perempuan pertama di Surabaya itu tidak akan berbeda sikap dengan DPP PDIP.
”Bu Risma mempunyai kedekatan khusus dengan Bu Mega, jadi tidak mungkin beda frekuensi. Karena keputusan di PDIP itu kan sangat kuat dari DPP, menurut saya, Bu Risma menyesuaikan frekuensi DPP PDIP,” ujarnya, Kamis 11 Juli 2019.
Menurut Surokim, sikap Risma yang tak mau ikut polemik kepengurusan di DPC PDIP Surabaya bisa dibaca sebagai keselarasan dengan kebijakan DPP. Surokim juga menilai sikap Risma yang tak mau terbuka menyatakan pendapat dalam polemik ini sebagai langkah tepat demi menjaga kondusivitas.
”Pasti suara Bu Risma ke DPP. Tapi memang lebih baik diam dan tidak masuk ke polemik ini,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Trunojoyo Madura.
Seperti diketahui, pada Konfercab PDIP Surabaya Minggu lalu 7 Juli 2019, DPP PDIP menugaskan Adi Sutarwijono sebagai ketua PDIP Surabaya. Surat yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto tersebut sempat mendapat penolakan sebagian pengurus anak cabang (PAC) dan sejumlah pengurus PDIP Surabaya sebelumnya, termasuk beberapa anggota Fraksi PDIP di DPRD Surabaya.
Di sisi lain, banyak pula PAC dan jajaran kepengurusan PDIP Surabaya yang langsung mendukung instruksi Megawati tersebut.