Lima Instruksi Presiden untuk Polri
Jakarta: Presiden Joko Widodo memberikan lima instruksi kepada Kepolsian Republik Indonesia (Polri) pada peringatan hari Bhayangkara ke-17.
"Saya akan memberikan instruksi kepada seluruh jajaran Kepolisian untuk terus meningkatkan kinerjanya melalui upaya-upaya sebagai berikut. Pertama, perbaiki menajemen internal polri untuk menekan budaya negatif seperti korupsi, penggunaan kekerasan yang berlebihan dan arogansi kewenangan," kata Presiden di lapangan silang Monas Jakarta, Senin (10/7).
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut saat menjadi Inspektur Upacara peringatan hari Bhayangkara ke-71. Selain Presiden Joko Widodo, hadir juga Ibu Negara Iriana Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta istri Mufidah Jusuf Kalla, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, mantan wakil Presiden Try Sutrisno, para pimpinan lembaga tinggi negara, duta besar dan pejabat kepolsian RI.
"Kedua, mantapkan soliditas internal dan profesionalisme Polri guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, yang mandiri dan yang berkepribadian," ujar Presiden, menembahkan.
Instruksi ketiga adalah mengoptimalkan modernisasi Polri dengan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
"Keempat, tingkatkan kesiapsiagaan operasional melalui upaya deteksi dini dan deteksi aksi dengan strategi profesional proaktif dengan demikian Polri tetap dapat lincah bertindak dalam menghadapi perkembangan situasi yang meningkat secara cepat," ungkap Presiden.
Kelima, meningkatkan kerja sama, koordinasi dan komunikasi dengan semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat serta kolega internasional sebagai implementasi kedekatan dan sinergi polisional guna mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif.
"Saya selaku kepala negara tetap komitmen untuk mendukung terbentuknya Polri yang kuat Polri yang handal, Polri yang profesional supaya tugas Polri dalam menjaga stabilitas kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), menegakkan hukum, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal," ucap Presiden, menegaskan.
Terakhir, Presiden berharap agar Polri benar-benar dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
"Dirgahayu Kepolisian RI yang ke-71 terus tegaklah menjadi Rastra Sewakottama, Abdi Utama Nusa dan Bangsa," kata Presiden.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Polri diselenggarakan di Monas agar masyarakat bisa menyaksikan secara langsung peringatan HUT Polri tersebut.
HUT Polri sebenarnya jatuh pada 1 Juli, baru diperingati pada 10 Juli karena Polri masih melaksanakan Operasi Ramadniya hingga 4 Juli 2017.
Sebanyak 2.408 personel gabungan Polri, TNI, Satpol PP dan Pramuka turut terlibat dalam upacara ini. Rangkaian upacara dimulai dari pemeriksaan pasukan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Upacara juga dimeriahkan dengan gelaran tari kolosal yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika, atraksi terjun payung dan drum band Polri. Berbagai atraksi tersebut dilakukan oleh gabungan anggota Brimob, anggota Lantas, Sabhara, serta para penari profesional.
Dalam upacara tersebut, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Bintang Bhayangkara Narariya kepada empat polisi terpilih.(rr)
Sementara itu Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap Polri semakin profesional sehingga makin dicintai rakyat. "Kami mengucapkan selamat hari Polri, mudah-mudahan seperti yang dikatakan Presiden dan Pak Kapolri (Jenderal Polisi Tito Karnavian), Polri menjadi lebih profesional, lebih dicintai dan lebih mantab ke depannya," kata Laode M Syarif seusai menghadiri upacara Hari Bhayangkara di lapangan silang Monas Jakarta, Senin (10/7).
Menurut Laode, selama ini KPK dan Polri juga sudah melakukan sinergi termasuk dalam pengusutan sejumlah kasus korupsi.
"Saat ini untuk kasus-kasus korupsi secara otomatis kasus korupsi yang ditangani Polri langsung masuk ke KPK, selain itu bila berhubungan dengan korupsi-korupsi yang nilainya kecil oleh KPK diserahkan ke Polri khususnya ke tim Saber Pungli, sebaliknya kalau mereka menemukan kendala-kendala penanganan kasus korupsi banyak yang diinformasikan ke KPK," tambah Laode. (ant)