Ketua MPR: Pak SBY Setuju UUD 1945 Disempurnakan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, anak bangsa butuh pemikiran dari berbagai sudut pandang dari berbagai tokoh, seperti halnya Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan kebangsaan.
Baginya, ini penting supaya mengetahui apa yang masih kurang, kemudian dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Sebab menurutnya, memajukan Indonesia merupakan usaha tanpa henti, usaha berkelanjutan dari satu generasi ke generasi lainnya.
Bamsoet mengakui, dalam melaksanakan wewenang dan tugas MPR RI ke depan, memerlukan banyak nasihat dan pandangan serta dukungan dari para sosok negarawan dan tokoh bangsa yang sudah teruji mendarma-bhaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara.
Selain itu, dalam pelaksanaan tugas ke depan, ia menyatakan MPR akan berpedoman juga pada rekomendasi yang disampaikan oleh MPR RI 2014-2019.
Seperti diketahui, Bamsoet bersama para Wakil Ketua MPR RI mengunjungi kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, di Cikeas Bogor untuk mengantarkan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden.
Kepada Pimpinan MPR RI, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam acara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Pertemuan ini juga dimaanfaatkan untuk mendiskusikan berbagai agenda MPR RI lima tahun ke depan. Bamsoet meyakini kiprah SBY sejak mengabdi di TNI, menteri, hingga sepuluh tahun memimpin Indonesia, menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi kebangsaan.
"Dengan bertemu para tokoh yang menjadi pemimpin bangsa, MPR RI akan mendapat berbagai saran dari sudut pandang yang beragam. Dari situ nanti bisa ditarik benang merahnya," kata Bamsoet
Tidak hanya tentang rencana amandemen terbatas UUD 1945, melainkan juga usulan tentang membuat cetak biru pembangunan Indonesia 50-100 tahun ke depan.
Sehubungan dengan wacana amandemen terbatas UUD NRI 1945, terdapat banyak kesamaan pandangan antara Pimpinan MPR RI dengan SBY. Ketua Umum Partai Demokrat ini menyarankan pimpinan MPR RI untuk tidak tergesa-gesa serta membuka ruang sebesar-besarnya guna menampung semua aspirasi masyarakat.
"Ide amandemen terbatas UUD NRI 1945 atau menurut istilah Pak SBY adalah penyempurnaan, tentu bukan tanpa alasan. Apalagi, amandemen terakhir dilakukan tahun 2002. Waktu 17 tahun sudah cukup bagi kita untuk mengkaji lagi, apakah UUD NRI 1945 sudah tepat atau harus dilakukan penyempurnaan kembali. Karenanya, kita buka ruang publik seluas-luasnya untuk memberikan masukan terkait amandeman terbatas UUD NRI 1945," kata Bamsoet setelah bertemu SBY di Cikeas Bogor, Rabu 16 Oktober 2019 malam.
MPR RI akan mempergunakan golden time dalam 3 tahun pertama untuk mengkaji usulan amandemen UUD NRI 1945. Tahun pertama hingga 2020 digunakan mendengar serta menyerap semua masukan yang ada.
Di tahun kedua, 2021, akan didapatkan benang merah subtansi yang dikehendaki rakyat. Dan, ditahun 2022 tinggal dibahas dan diputuskan perubahan apa yang akan diambil. Apakah diperlukan penyempurnaan atau amandemen terbatas, atau belum diperlukan. Semua sangat tergantung pada kekeputusan mayoritas rakyat.
"Menurut pandangan Pak SBY, adanya aspirasi rakyat untuk amanden UUD 1945 jangan dipadamkan. Kaji dan buka seluas-luasnya pembahasan dan pengkajian tentang amandemen terbatas itu. Jika memang pada akhirnya diputuskan jadi dilakukan pemyempurnaan atau amandemen UUD NRI 1945, maka disarankan tidak lebih dari tiga tahun pembahasannya, atau jangan melewati tahun 2022.
Pak SBY menilai jika lebih dari tiga tahun, atau melewati tahun 2022 jatuhnya sudah politis karena mendekati Pemilu," kata Bamsoet.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Puteri akan hadir pada pelantikan preside dan wakil preside terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019.