Ketua MPR: Pemerintah Jangan Berpikir Bisnis Vaksin Booster

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pemberian vaksin booster atau vaksin Covid-19 dosis ketiga kepada masyarakat harus diberikan secara gratis. Pemerintah harus menjauhkan pemikiran bisnis atau mencari untung dalam program vaksinasi untuk memutus rantai penularan Covid-19 dan varian yang ditimbulkan.

Masyarakat khususnya kalangan lanjut usia (lansia) dan peserta BPJS Kesehatan kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak boleh dibiarkan mengeluarkan uang untuk mendapatkan vaksin booster.

"Seperti pemberian dosis pertama dan kedua, penyuntikan vaksin booster Covid-19 dosis ketiga juga harus gratis," kata Bamsoet dalam pernyataan di Jakarta, Rabu 5 Januari 2022.

Kata Bamsoet, Pemerintah belum tetapkan harga, tapi harus cepat diingatkan, supaya kasus bisnis swab PCR dan Antigen tidak terulang. Bamsoet memperkirakan, jumlah masyarakat di segmen lansia dan peserta BPJS Kesehatan kelompok PBI berkisar 83,1 juta jiwa.

Menurutnya, pemerintah bisa menggandeng berbagai organisasi masyarakat untuk gotong-royong menyediakan vaksin booster secara gratis kepada masyarakat.

"Jika pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan vaksinasi booster Covid-19 gratis, pasti banyak yang akan menyambutnya. Jiwa gotong royong bangsa Indonesia tidak perlu diragukan," kata Bamsoet.

Belum Tentukan Tarif

Pemerintah akan memulai vaksinasi booster mandiri atau berbayar pada 12 Januari 2022. Namun, tarif untuk vaksinasi suntikan ketiga program non-pemerintah itu belum ditetapkan sampai saat ini.

Hal itu, disampaikan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi sekaligus mengklarifikasi tarif vaksinasi booster yang ada di media sosial. Ia menyebut tarif yang beredar merupakan, tarif booster di luar negeri bukan Indonesia.

"Pemerintah belum menetapkan besaran tarif dari vaksinasi booster tersebut. Tarif yang beredar saat ini bukanlah tarif vaksinasi dalam negeri, melainkan tarif vaksinasi di luar negeri. Tarif tersebut masih berupa perkiraan rentang harga yang berlaku di beberapa negara," kata Nadia dalam keterangan tertulisnya, Rabu 5 Januari 2022.

Nadia menyebut, penetapan harga harus melibatkan berbagai pihak seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat ini, Kemenkes masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. "Belum ada biaya resmi yang ditetapkan," ujarnya menegaskan.

Senada dengan Bamsoet, Anggota Komisi IX DPR RI, Muchammad Nabil Haroen atau biasa disapa Gus Nabil juga mendesak pemerintah menggratiskan vaksinasi booster. Menurutnya, selain lebih mudah, menerapkan vaksin booster tak berbayar juga dapat mengurangi potensi penyimpangan.

"Contoh kemarin vaksinasi dosis satu dan dua saja pemerintah awalnya juga ada yang gratis dan tidak gratis. Namun kenyataannya di lapangan sulit membedakan mana yang mampu mana yang tidak mampu," ucap Gus Nabil.

Anggaran pemerintah dinilai masih bisa untuk membiayai vaksin booster. Untuk menjaga keselamatan warga negara, pemerintah jangan berpikir bisnis atau untung rugi secara materi, pesan Nabil.