Ribuan buruh ketika menutup akses Jalan Basuki Rahmat, Kamis, 19 November 2020, lalu. (Foto: Andhi Dwi/Ngopibareng.id)
Ribuan buruh ketika menutup akses Jalan Basuki Rahmat, Kamis, 19 November 2020, lalu. (Foto: Andhi Dwi/Ngopibareng.id)

Kenaikkan UMK Tidak Sesuai, Buruh: Gubernur Main Dadu

Ngopibareng.id Jawa Timur 23 November 2020 16:14 WIB

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan Upah Minimum Kota dan Kabupaten (UMK) 2021, pada Selasa, 22 November 2020, tadi malam. Atas penetapan UMK kabupaten dan Kota oleg Gubernur Jawa Timur, buruh mengaku kecewa. Penyebabnya, kenaikan UMK yang ditetapkan buruh dianggap tak ada kenaikan signifikan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang UMK Tahun 2021, Khofifah menetapkan 11 kabupaten/kota tidak mengalami kenaikan, yakni, Jombang, Tuban,Jember, Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso, Bangkalan, Nganjuk, Sumenep, Madiun dan Sampang.

Namun, sebanyak 27 kabupaten/kota di Jatim lainnya mengalami peningkatan UMK yang bervariatif, mulai dari kenaikkan terendah sebesar 25.000 hingga kenaikan tertinggi sejumlah 100.000.

Dalam penetapan tersebut, Khofifah mempertimbangkan tiga faktor, yaitu karena adanya pandemi Covid-19, peningkatan kesejahteraan, dan rekomendasi Bupati/Walikota.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPW Federasi Serikat Pekerka Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Nuruddin Hidayat mengatakan jika Khofifah tidak bisa mensejahterakan rakyatnya.

“Gubernur Jatim gagal mensejahterakan rakyat dengan membuat Keputusan Gubernur tentang UMK Tahun 2021 secara asal-asalan layaknya main dadu,” kata Nuruddin, kepada Ngopibareng.id, Senin, 23 November 2020.

Nuruddin menyebut dalam menetapkan UMK 2021, Khofifah tidak melihat data kebutuhan hidup masyarakat. Dirinya pun menganggap bahwa kenaikkan yang telah diputuskan itu hanya bersifat formalitas.

“Faktanya Gubernur Jatim dalam melakukan penetapan UMK tahun 2021 tidak jelas parameternya. Harusnya dalam menetapkan angka kenaikan, berdasarkan data rill kebutuhan hidup di lapangan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Nuruddin mengancam jika ribuan buruh bakal melakukan aksi lanjutan dalam waktu dekat ini. Agar Khofifah menarik kembali keputusannya, dan mengganti sesuai dengan keinginan massa.

“Kami mempertimbangkan melakukan gugatan hukum terhadap SK Gubernur Jatim tentang UMK Tahun 2021 di Jawa Timur. Kami juga berencana melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk kekecewaan,” tutupnya.

Penulis : Andhi Dwi Setiawan

Editor : Moch. Amir

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

02 Mar 2021 23:05 WIB

Menlu ASEAN Desak Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi

Internasional

Disampaikan setelah malekukan pembicaraan melalui video call.

02 Mar 2021 22:37 WIB

Terduga Teroris, Warga Tambak Rejo Kediri Ditangkap Densus 88

Jawa Timur

Baru pindah menempati rumah baru , terduga teroris ditangkap dikediri

02 Mar 2021 22:35 WIB

10 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia

Nasional

Digunakan untuk vaksinasi gelombang ketiga.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...