Kemarin, Pemerintah Hapus UN dan Jokowi Beri Alasan Ogah Lockdown

Peristiwa tentang virus Corona masih menghiasi pemberitaan Ngopibareng.id sepanjang, Selasa, 24 Maret 2020. Dua peristiwa di antaranya tentang pelaksanaan Ujian Nasional yang resmi dihapus serta Presiden Joko Widodo memberi alasan kenapa tidak melakukan Lockdown.

Pemerintah Batalkan UN

Pemerintah memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2020 setelah melalui berbagai pertimbangan khususnya terkait wabah COVID-19.

“Setelah kami pertimbangkan dan diskusi dengan Presiden dan instansi di luar, kami putuskan membatalkan Ujian Nasional 2020,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim setelah rapat melalui Video Conference yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa, 24 Maret 2020.

Alasan pembatalan tersebut yang pertama atas prinsip dasar Kemendikbud yakni keamanan dan kesehatan siswa-siswa.

Mendikbud mengatakan, keamanan keluarga siswa-siswi jika UN tetap dilaksanakan di dalam tempat-tempat pengujian bisa menimbulkan risiko kesehatan.

“Bukan hanya untuk siswa-siswa tapi juga keluarga dan kakek nenek karena jumlah sangat besar delapan juta yang tadinya dites UN,” kata Nadiem.

Oleh karena itu, ia menegaskan tidak ada yang lebih penting daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarga sehingga UN dibatalkan untuk 2020.

“Kita juga sudah tahu UN bukan untuk syarat kelulusan atau syarat seleksi masuk jenjang pendidikan tinggi, saya rasa di Kemendikbud, lebih banyak risikonya daripada benefit untuk lanjutkan UN,” katanya.

Hal itu berarti ujian sekolah masih bisa dilakukan oleh masing-masing sekolah tapi tidak diperkenankan untuk melakukan tes tatap muka yang mengumpulkan siswa di kelas.

“Ujian sekolah bisa diadministrasi lewat banyak opsi misalnya online atau angka 5 semester lain itu ditentukan masing-masing sekolah dan ujian sekolah tidak kami paksa untuk mengukur seluruh capaian kurikulum, banyak sekolah online tapi belum optimal tapi tidak kami paksa untuk mengukur capaian yang terdistrupsi oleh COVID-19,” katanya.

Alasan Jokowi Ogah Lockdown

Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan mengapa ia tidak memilih karantina wilayah alias lockdown seperti negara-negara lain untuk mengatasi penyebaran COVID-19.

"Kemudian kenapa ada yang bertanya kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan, perlu saya sampaikan setiap negara memiliki karakter, budaya, kedisplinan yang berbeda-beda, oleh itu kita tidak memilih jalan itu," kata dia, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 24 Maret 2020.

Ia katakan itu dalam rapat terbatas dengan tema "Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik Covid-19" melalui konferensi video bersama dengan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju dan 34 gubernur se-Indonesia. Inilah rapat konferensi video pemerintah pusat dengan semua kepala daerah se-Indonesia secara lengkap untuk mengentaskan wabah Covid-19.

"Sudah saya pelajari, saya memiliki analisis-analisis seperti itu dari semua negara, saya memiliki semuanya, kebijakannya seperti apa semua dari Kementerian Luar Negeri, dari duta besar-duta besar yang ada terus kita pantau setiap hari," kata dia.

Menurut dia, apa yang cocok diterapkan di Indonesia adalah menjaga jarak fisik antar indivisu masyarakat alias physical distancing.

"Jadi yang paling pas di negara kita physical distancing menjaga jarak aman. Kalau hal itu bisa kita lakukan, saya yakin kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini," kata dia.

Untuk menjaga jarak antar individu manusia itu, kata dia, "Tetapi membutuhkan sebuah kedisplinan yang kuat, ketegasan yang kuat, jangan sampai yang sudah diisolasi, saya baca sebuah berita, sudah diisolasi masih membantu tetangganya yang mau hajatan."

"Ada yang sudah diisiolasi masih beli handphone dan belanja di pasar. Kedisplinan untuk mengisolasi yang penting, partial isolated, mengisolasi sebuah RW, mengisolasi sebuah kelurahan penting tapi betul-betul dengan kedisplinan yang kuat. Kalau ini bisa dilakukan saya yakini skenario yang kita pilih bisa menghasilkan hasil yang baik," kata dia.

Belakangan, aktivitas petugas membubarkan konsentrasi massa dengan berbagai keperluan, mulai dari keperluan sosial-rekreasional dan lain-lain, semakin digalakkan. Imbauan-imbauan dikumandangkan petugas ke pemukiman dan pusat-pusat keramaian, hingga menunggui mereka seraya memastikan warga pulang ke rumahnya seturut imbauan itu. 

Sejauh ini sejumlah negara memilih isolasi wilayah baik untuk daerah tertentu maupun seluruh negara untuk mengatasi pandemi COVID-19. Negara-negara itu adalah China (Provinsi Hubei dan kota-kota di sekitarnya), Italia, Spanyol, Prancis, Irlandia, El-Salvador, Belgia, Polandia, Argentina, Yordania, Belanda, Denmark, Malaysia, Filipina, dan Libanon.

Hingga Senin 23 Maret kemarin, terdapat 579 kasus positif COVID-19 dengan 500 orang dalam perawatan, 30 orang sembuh dan 49 orang meninggal.

Sebaran pasien itu adalah di DKI Jakarta (353 orang), Jawa Barat (59 orang), Banten (56 orang), Jawa Timur (41 orang), Jawa Tengah (15 orang), Kalimantan Timur (11 orang), Yogyakarta (lima orang), Kepulauan Riau (lima orang), Bali (enam orang), Sulawesi Tenggara (tiga orang), Sumatera Utara (dua orang), Kalimantan Barat (dua orang), Kalimantan Tengah (dua orang), Sulawesi Selatan (dua orang), Papua (dua orang), Riau (satu orang), Jambi (satu orang) Lampung (satu orang), Kalimantan Selatan (satu orang), Sulawesi Utara (satu orang), Maluku (satu orang), Maluku Utara (satu orang).

Hingga Selasa pagi warga yang terkonfirmasi terinfeksi virus Corona di dunia ada 381.462 orang, dengan 16.550 kematian; sedangkan sudah ada 102.423 orang yang dinyatakan sembuh. Kasus di China mencapai 81.171 kasus, di Italia 63.927 kasus, di Amerika Serikat 46.116 kasus, di Spanyol 35.136 kasus, di Jerman 29.056 kasus.

Jumlah kematian tertinggi bahkan saat ini terjadi di Italia yaitu sebanyak 6.077 orang, disusul China 3.277 kematian, Spanyol 2.311 orang, Iran sebanyak 1.812 orang dan Prancis 860 orang. Saat ini sudah ada sekitar 189 negara yang mengonfirmasi kasus positif COVID-19 di negaranya