Kemarin, Malang Bersiap New Normal dan PDIP Bela Risma

Dua berita kemarin, Malang Raya bersiap menghadapi New Normal dan PDI Perjuangan Jawa Timur membela kemarahan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Malang Siap Hadapi New Normal

Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan sudah mengirim draf Peraturan Walikota (Perwali) tentang Masa Transisi Malang Raya. Dalam draf Perwali tersebut sudah diatur terkait Standar Operation Prosedur (SOP) penyelenggaraan tempat usaha, pasar rakyat, sekolah sampai tempat peribadatan.

"Finalisasi Perwali sudah, saya sampaikan sudah 90 persen. Jadi tinggal nunggu evaluasi dari Provinsi. Menurut informasi dari Biro Hukum Provinsi Jatim, sudah sampai di mejanya Sekdaprov Jatim," tuturnya pada Sabtu 30 Mei 2020. Sutiaji masih menunggu revisi dari Pemprov Jatim terkait poin-poin yang tercantum dalam draf Perwali tentang masa transisi.

"Kemungkinan ada koreksi dari Biro Hukum dari Sekdaprov Jatim ada penambahan ataupun ada poin yang dibatalkan," ujarnya.

Sutiaji mengimbau masyarakat Kota Malang agar tetap menerapkan protokol kesehatan meski masa Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala (PSBB) usai pada hari ini, Sabtu 30 Mei.

"Berakhirnya masa PSBB bukan berarti urusan terkait pencegahan Covid-19 selesai. Kami tetap tidak akan memberikan kelonggaran terkait protap Covid-19 di masyarakat," terangnya.

Maka itu, Sutiaji mengimbau masyarakat agar tetap menggunakan masker dalam beraktivitas saat beberapa sektor kembali dibuka, seperti tempat-tempat wisata dan pusat-pusat perbelanjaan.

"Tempat wisata nanti dibuka, Kota Batu kan dibuka, Kabupaten dibuka, maka Kota Malang akan ikut dibuka," tuturnya. 

PDIP Jatim Bela Risma

Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan Deni Wicaksono merespons pernyataan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim Kodrat Sunyoto yang mengatakan bahwa Walikota Surabaya Tri Rismaharini lebay.

Risma dinilai berlebihan ketika marah, karena persoalan mobil tes PCR bantuan BNPB yang dialihkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut Deni, wajar bila Risma marah.

Menurutnya, tindakan Risma adalah bentuk pembelaan Risma kepada warga Surabaya. Selain itu, cara tersebut adalah tipikal kepemimpinan PDI Perjuangan dan Risma yang berkorban demi kepentingan masyarakat.

"Menurut saya itu sikap wajar. Apakah salah jika Bu Risma membela rakyatnya? Mereka banyak yang sudah menunggu untuk tes. Tapi kemudian batal karena mobil dialihkan ke daerah lain," kata Deni kepada Ngopibareng.id, Sabtu 30 Mei 2020.

Deni mengatakan, jika Risma tak marah malah justru salah. Karena ia tak membela rakyat. Menurutnya, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan menyatu dengan rakyat, kepemimpinan yang merasakan kesulitan rakyat.

Baginya, ketika Golkar mengatakan bahwa apakah Risma tidak malu dilihat masyarakat ketika marah-marah. Bagi PDI Perjuangan, tidak perlu mengenal malu untuk membela rakyat.

Kader PDIP lebih malu kalau lebih membela kepentingan politik dukung-mendukung, daripada membela rakyat yang memilihnya.

"Golkar jangan terkejut. karakter Risma sebagai orang Surabaya memang blak-blakan begitu. Ia terbuka dan apa adanya. Terlebih kalau apalagi kehormatan kawannya, dalam hal ini rakyat, diabaikan orang lain," katanya.

Maka itu, ia meminta Golkar untuk mengarahkan kritikan itu ke Pemprov Jatim. Karena tidakan Pemprov Jatim lah yang keliru. Baginya, Kota Surabaya semestinya diletakkan dalam aspek prioritas dan strategis oleh Pemprov Jatim.

"Pemimpin di Pemprov Jatim harus singkirkan ego. Ketika rakyat Surabaya disuruh menunggu berjam-jam kemudian tes batal. Ya, di saat itulah pemimpin harus tampil melawan ketidakadilan," katanya.