Kemarin, Ahok Jadi Komut Pertamina hingga Anies Restui Reuni 212
Beragam peristiwa menghiasi pemberitaan ngopibareng.id sepanjang Jumat, 22 November 2019. Dari beragam peristiwa, setidaknya ada dua yang menjadi perhatian publik yakni pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) serta izin Gubernur Jakarta Amien Baswedan bagi reuni 212.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Ahok akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Ahok akan menggantikan Tanri Abeng.
"Pak Basuki akan jadi Komisaris Utama di Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Jumat 22 November 2019, dikutip dari Antaranews.
Nama Ahok belakangan santer dikabarkan menjadi petinggi di BUMN migas tersebut. Ahok juga sempat datang ke Kementerian BUMN dan bertemu langsung dengan Erick Thohir. Ahok akan dibantu Wakil Menteri budi Gunadi Sadikin sebagai wakil komisaris.
Erick Thohir menambahkan, dengan penunjukkan tersebut, maka Ahok harus mundur dari PDIP meski ia bukanlah pengurus partai.
"Pasti. Semua komisaris di BUMN apalagi direksi itu harus mundur dari partai," tegasnya.
Anies Izinkan Reuni 212
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) akan menggelar Reuni 212 pada 2 Desember mendatang. Acara ini rupanya mendapatkan izin dari Gubernur DKI Anies Baswedan. Acara akan digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
"Dari DKI memberi izin tempat. Izin keramaian dari kepolisian," kata Anies Baswedan, Jumat 22 November 2019.
Bertolak belakang dengan keterangan Anies Baswedan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengungkapkan, pihaknya belum menerima surat pemberitahuan aksi Munajat dan Maulid Akbar Reuni Mujahid 212 di Monas.
Padahal sebelumnya, GNPF-U menyatakan, sudah mengurusnya bahkan mengklaim telah mengantongi rekomendasi dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
"Reuni 212 belum kita terima surat pemberitahuannya, tapi yang penting semua disampaikan sesuai Undang-undang," kata Argo dikutip dari Antaranews, Jumat 22 November 2019.
Argo menambahkan, semua agenda yang melibatkan masyarakat banyak, baik itu demonstrasi, reuni, maupun konser musik, harus mengajukan izin ke kepolisian.
Menurut Sekjen GNPG-U, Edy Mulyadi, reuni ini diselenggarakan sebagai bentuk peringatan rutin yang dilakukan sebagai bentuk memelihara momentum. Dalam hal ini merujuk pada konsolidasi sejumlah ormas Islam yang berhasil mengumpulkan jutaan warga dalam aksi 212 sejak 2016 lalu.
"Orang suka bertanya, 'apalagi sih, kan udah nggak ada Pemilu, Pilpres, ngapain lagi kumpul-kumpul', gitu kan," kata Edy.
"Ini kan sama juga dengan menjawab 'ngapain 17 Agustus memperingati tiap tahun, kan sudah nggak ada penjajah'," tambahnya.
Edy menjelaskan, dalam reuni 212 tahun ini juga sekaligus untuk memperingati hari maulid Nabi Muhammad SAW dan doa bersama.