Karhutla Terulang, Gagalnya Perbaikan Lahan Gambut
Kebakaran yang meluas di Provinsi Riau, akibat api degan mudah membakar lahan dan meluas di lahan gambut.
Di samping lahan gambut, faktor lain adalah kemarau panjang dan pembakaran lahan untuk kemudian dirumah menjadi lahan sawit atau akasia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menyentil para bawahannya, saat menggelar rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan itu adalah mutlak harus dilakukan. Karena kalau kebakaran sudah terjadi, apalagi di lahan gambut, pengalaman yang sudah sudah, sangat sulit diseelesaikan," ujar presiden di Provinsi Riau, Senin kemarin, 16 September.
Presiden dan rombongan lepas landas dari pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia 1 pada pukul 17.00 WIB.
Penerbangan memakan waktu satu jam 28 menit sudah tiba di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Riau.
Beberapa waktu lalu, Jokowi telah melakukan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2019.
Dalam rakornas tersebut, Presiden meminta kepada para aparat untuk bersiaga mulai dari tingkat yang paling bawah dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan lebih lanjut.
Presiden memandang bahwa keberadaan perangkat-perangkat yang dimiliki baik oleh pemerintah di tingkat pusat, daerah, maupun aparat keamanan sebenarnya mampu untuk melakukan segala upaya pencegahan tersebut. Namun, kerja sama yang dirasa kurang efektif dan inisiatif yang tidak maksimal menyebabkan peristiwa karhutla kembali terulang.
"Gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah. Mulai dari bupati, wali kota, camat, kepala desa. Pangdam juga punya perangkat dari danrem, dandim, sampai koramil, bhabinsa, semuanya ada. Kapolda juga punya perangkat dari kapolres, kapolsek, sampai bhabimkamtibmas, tapi tidak difungsikan, baru geger kalau sudah kebakaran," kata Jokowi.
Ia pun kembali meminta seluruh pihak mulai dari pusat hingga ke daerah, untuk melakukan konsolidasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh.
Seluruh pihak terkait juga dimintanya bergerak aktif dalam menangani karhutla yang terjadi saat ini.
"Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik saya yakin yang namanya satu titik api sudah pasti ketahuan dulu sebelum sampai menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali mengenai ini," ujar Jokowi.
Adapun upaya penanganan karhutla di Provinsi Riau yang saat ini berstatus siaga darurat, Jokowi memberi sejumlah arahan untuk memastikan penanganan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.
Pertama, Kepala Negara meminta Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) untuk melakukan proses hujan buatan dengan cakupan yang lebih luas. Selain itu, penambahan pasukan maupun petugas pemadam juga harus dilakukan.
"Saya harapkan dilakukan hal yang sama (hujan buatan) dalam jumlah yang lebih besar. Pasukan pun juga sudah kita tambahkan. Saya perintahkan hari Jumat lalu untuk ditambahkan ke sini," tuturnya.
Kedua, tindakan tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan baik yang berasal dari kalangan korporasi maupun individu.
"Saya minta juga aparat penegak hukum bertindak tegas baik kepada perusahaan maupun pada perorangan," sambung Jokowi.
Ketiga, lakukan pencegahan di lokasi-lokasi sekitar maupun lainnya agar titik api yang telah diketahui tidak membesar dan menyebabkan meluasnya karhutla.
"Jadi kuncinya ada di pencegahan. Jangan sampai ada titik api satu pun muncul dan dibiarkan," tegas Jokowi.
Jajaran menteri Kabinet Kerja yang ikut dalam rapat tersebut antara lain Menkopolhukam Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkes Nila Moeloek, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menpupera Basuki Hadimuljono, Mendikbud Muhajir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.
Selain itu, hadir pula Gubernur Riau Syamsuar, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BRG Nazir Foead, Kepala BPPT Hammam Riza.