Gubernur BI: Pariwisata Bisa Turunkan Defisit Transaksi Berjalan

Pemerintah terua berupaya untuk mendongkrak devisa. Caranya, dengan mendorong pengembangan destinasi pariwisata prioritas.

Terungkap dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Bank Indonesia bersama seluruh stakeholder pemerintah. Rakorpusda ini digelar di Hotel Royal Amburrukmo, Yogyakarta, 27-30 Agustus 2018.

Pada kesempatan itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan, pariwisata adalah pilihan tepat untuk memperkuat ekonomi Indonesia.

Karena, pariwisata mampu meningkatkan cadangan devisa negara yang terus tergerus sejak Februari lalu. Selain itu, sektor pariwisata diyakini mampu menekan defisit neraca transaksi berjalan (Current Account Deficit) di Indonesia.

"Perlu diakselerasi dan sinergi kebijakan antara pemangku kepentingan. Karena, pariwisata penyumbang devisa ketiga terbesar, setelah kelapa sawit dan batu bara. Potensi ke depan sangat besar untuk menyumbang devisa. Dengan mendorong pariwisata bisa menurunkan defisit transaksi berjalan dan memperkuat ketahanan ekonomi ke depan," kata Perry Warjiyo dalam jumpa pers usai Rakorpusda.

Untuk mendorong hal tersebut, Rakorpusda mengeluarkan 9 strategi kebijakan yang akan diterapkan terhadap destinasi wisata prioritas.

Seperti Danau Toba, Borobudur-Joglosemar, Mandalika, Labuan Bajo, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo, dan Kepulauan Riau. Sehingga percepatan dapat dilakukan.

Yang pertama, penetapan strategi pencapaian kinerja pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, keragaman atraksi, kualitas amenitas, didukung oleh penguatan promosi, dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata (3A2P).

Kedua, penguatan data dan informasi pariwisata melalui penetapan nomenklatur klasifikasi jenis usaha yang termasuk dalam bidang pariwisata.

Ketiga, peningkatan akses pembiayaan bagi kegiatan usaha di sektor pariwisata melalui penetapan ketentuan umum penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Keempat, penerapan intensifikasi layanan sistem pembayaran dan ekonomi digital serta ekosistemnya di semua destinasi wisata.

Kelima, penguatan sinergi promosi destinasi pariwisata antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia. Keenam, Penguatan akses/konektivitas darat dan udara menuju destinasi wisata.

Ketujuh, pengembangan atraksi yang terintegrasi di destinasi wisata, antara lain paket wisata Borobudur-Joglosemar, dan paket wisata Bali-Banyuwangi. Kedelapan, peningkatan amenitas di destinasi wisata, melalui percepatan penyelesaian penataan area Kampung Ujung di Labuan Bajo. Percepatan penyelesaian proses sertifikasi lahan untuk pembangunan fasilitas pendukung di sekitar Danau Toba. Selanjutnya peningkatan manajemen penanganan sampah dan limbah, serta penyediaan fasilitas air bersih pada wilayah-wilayah destinasi wisata.

Kesembilan, peningkatan kualitas SDM dan usaha pariwisata melalui pendidikan vokasi kepada pekerja di sektor pariwisata.

"Ditargetkan pada tahun 2019 jumlah wisman 20 juta orang dengan devisa 17,6 miliar US dolar, naik dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 14 miliar US dolar," terang Perry.

Selain itu monitoring dan evaluasi pun dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan OJK. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara periodik terhadap pelaksanaan strategi kebijakan pengembangan sektor pariwisata yang menjadi kesepakatan prioritas bersama.

"Diharapkan dampak positif lainnya pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif," tutur Perry.

Menteri Pariwisata Arief Yahya yang menjadi salah satu narasumber pada Rakorpusda mengatakan, sektor pariwisata telah ditetapkan menjadi core ekonomi bangsa.

Nantinya akan menjadi sumber devisa terbesar Indonesia. Hal ini bukanlah tanpa sebab. Dengan potensi keindahan alam yang dimiliki Indonesia tentu hal ini dapat segera tercapai.

"Maka tidak lah heran jika Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menjadikan pariwisata sebagai core ekonomi bangsa. Pariwisata harus digenjot karena merupakan satu-satunya sektor jasa yang paling potensial menyumbang devisa. Apalagi, pariwisata tidak terpengaruh pergerakan harga komoditas di pasar dunia. Sektor ini perlu kami garap bersama agar bisa menghasilkan devisa secara cepat," ujar Menpar Arief Yahya.

Menpar juga menambahkan, pariwisata juga memberikan multiplier effect bagi sektor ekonomi lainnya. Baik yang memiliki kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap pariwisata. Sehingga peningkatan perekonomian dapat dirasakan bersama.

"Pariwisata memiliki dampak besar bagi perkembangan sektor lainnya.
Karena kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan berbelanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan pasar barang dan jasa. Imbasnya tentu peningkatan perekonomian Indonesia," pungkas Menteri asal Banyuwangi itu. (*)