Dikecam di Malaysia, Ini Enam Kontroversi Zakir Naik

Penceramah kondang asal India, Zakir Naik kembali menjadi sorotan. Kali ini, Zakir dikecam mayoritas warga Malaysia setelah pernyataannya tentang etnis China serta membandingkan antara warga Hindu di Malaysia dan Hindu di India.

Pernyataan Zakir ini bermula ketika dirinya menjadi pembicara dalam "Executive Talk bersama Dr Zakir Naik" yang digelar di Kota Baru, Kelantan, pekan lalu.

Saat itu, Zakir ditanyai tentang responnya atas seruan deportasi kepada dirinya. Zakir lantas mengatakan bahwa seruan warga Malaysia ini harusnya dilakukan pada warga China Malaysia. Zakir mengatakan, warga China Malaysia sebagai "Tamu Lama" di Malaysia.

Akibat pernyataanya ini, beragam pihak mengecam. Bahkan Putri Sulung PM malaysia Mahathir Mohamad, Marina Mahathir ikut bersuara.

"Itu (China Malaysia) banyak keluarga saya, memangnya siapa Anda (Zakir) membertahu kami soal itu?," tulis Marina dalam cuitannya yang dilansir media Malaysia, The Star, Kamis 15 Agustus 2019.

Dan berikut enam kontroversi tentang Zakir Naik

1. Dituding Memberikan Pengaruh pada Al-Qaeda
Ceramah yang dilakukan Zakir Naik disebut telah menginspirasi banyak aktivis al-Qaeda. Bahkan penyerangan teror di Dhaka, Bangladesh pada 1 Juli 2016 yang menewaskan puluhan orang diduga akibat terpengaruh ceramah Zakir Naik.

Saluran televisi milik Zakir Naik di Bangladhes, Peace TV pun dilarang tayang kembali. Sejumlah yayasan milik Zakir juga digerebek dan disegel.

2. Ceramah Perbandingan Agama Picu Keretakan antar Umat
Hampir setiap isi ceramahnya, Zakir selalu membandingkan antar agama di berbagai negara. Ceramah inilah yang dinilai memicu keretakan persatuan umat di berbagai negara. Zakir pun dicekal di beberapa negara mulai dari Inggris, Bangladesh bahkan di negaranya sendiri, India.

3. Dicekal di Negaranya, India
Di negara asalnya, India, Zakir Naik ditetapkan sebagai buronan atas dugaan pendaaan aksi terorisme. Zakir dinilai kerap menghasut anak muda untuk melakukan aksi teror. Kepolisian India juga menuding organisasi milik Zakir Naik ikut dalam upaya meradikalkan para pemuda.

Otoritas Imigrasi Mumbai telah mencabut paspor Zakir Naik. Sejak saat itu, Zakir berstatus sebagai buronan di negara asalnya.

4. Pencucian Uang
Selain kontroversi ceramah, Zakir juga dituduh telah melakukan penyelewenangan dana bantuan dari negara-negara Islam. Bantuan dana itu ditampung dalam organisasi Islamic Research Foundation milikinya.

Dana yang terkumpul mencapai Rp397 miliar yang lantas dicuci dimasukkan dalam deposito pribadi termasuk membeli 20 apartemen di Mumbai dan Pune.

Pencucian uang ini teruangkap ketika Najmudin Sathak, salah satu staf Zakir ditangkap polisi pada 22 Maret 2019 silam. Najmudin selama ini membantu Zakir dalam praktik pencucian uang.

5. Dikecam di Malaysia

Saat tinggal di Malaysia pun, Zakir akhirnya menuai kecaman karena pernyataanya tentang etnis China. Pernyataan Zakir ini bermula ketika dirinya menjadi pembicara dalam "Executive Talk bersama Dr Zakir Naik" yang digelar di Kota Baru, Kelantan, pekan lalu.

Saat itu, Zakir ditanyai tentang responnya atas seruan deportasi kepada dirinya. Zakir lantas mengatakan bahwa seruan warga Malaysia ini harusnya dilakukan pada warga China Malaysia. Zakir mengatakan, warga China Malaysia sebagai "Tamu Lama" di Malaysia.

Zakir juga dikecam terkait komentarnya yang membandingkan warga Hindu di Malaysia dengan warga muslim di India. Zakir mengatakan bahwa warga Hindu di Malaysia menikmati lebih dari 100 persen hak-hak dibandingkan warga muslim di India. Dia juga menyebut bahwa warga Hindu di Malaysia lebih loyal kepada Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi daripada PM Malaysia Mahathir Mohamad.

6. Tak Mudah Mengeluarkan Zakir dari Malaysia

Zakir Naik telah tinggal di Malaysia sekitar tiga tahun. Zakir mendapatkan status permanent residency. Namun terkait ucapannya yang kontroversial, parlemen Malaysia akan segera membahas status Zakir Naik.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan Zakir tidak bisa dipulangkan karena kekawatiran akan di bunuh di India. "Jika negara manapun ingin menampungnya, mereka dipersilakan," kata PM Mahathir.