Hadapi Bonus Demografi 2025, Dibangun 1000 Balai Latihan Kerja
Presiden Joko Widodo berharap agar sumber daya manusia Indonesia dapat memiliki keterampilan dan kualifikasi yang baik untuk menghadapi persaingan. Salah satu upaya untuk mewujudkannya, dengan membangun banyak balai latihan kerja (BLK) terutama di lingkungan pondok pesantren di seluruh Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan hal itu saat menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama BLK Komunitas Tahap Pertama di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Rabu, 20 Februari 2019.
"Kita nanti di 2025-2030 ini memiliki yang namanya bonus demografi. Ini bisa merupakan keuntungan besar kita dalam bersaing dengan negara-negara lain. Tapi kalau kita tidak bisa mengelola ini juga bisa menjadi masalah besar bagi kita," kata Presiden.
"Sebagai tahap awal, pemerintah sejak tahun 2017 lalu telah mendirikan 50 BLK yang tersebar di sejumlah pondok pesantren. Tahun 2018, pemerintah mendirikan 75 BLK. Melalui berbagai evaluasi dan penyempurnaan, 1.000 BLK ditargetkan untuk dapat dibangun pada tahun 2019."
Sebagai tahap awal, pemerintah sejak tahun 2017 lalu telah mendirikan 50 BLK yang tersebar di sejumlah pondok pesantren. Tahun 2018, pemerintah mendirikan 75 BLK. Melalui berbagai evaluasi dan penyempurnaan, 1.000 BLK ditargetkan untuk dapat dibangun pada tahun 2019.
"Tahun ini kita akan bangun insyaallah 1.000 BLK komunitas. Saya tadi sudah sampaikan ke Pak Menteri, 1.000 itu jumlah yang masih sedikit. Tahun depan minimal 3.000 harus terbangun," tuturnya.
Kehadiran BLK di lingkungan pondok pesantren diyakini sangat dibutuhkan. Para santri yang tersebar di 29.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia nantinya dapat melatih sekaligus meningkatkan keterampilannya lewat pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh unit BLK yang ada.
"Bagi pondok-pondok pesantren, saya melihat ini efektif dalam memberikan sebuah dongkrakan angkatan kerja yang terampil dan berkualitas dengan lebih cepat dan lebih baik, serta langsung di dalam pondok pesantren," ujar Presiden.
Seiring dengan berjalannya dan bertambahnya BLK di seluruh Indonesia, Kepala Negara mengingatkan agar program pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh unit BLK memiliki relevansi dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Dengan itu, angkatan kerja yang telah melalui proses pelatihan BLK dapat langsung diserap oleh industri.
"Misalnya (pelatihan) IT nanti diterima di perbankan-perbankan yang kita miliki. Kenapa tidak? Santri jadi bankir kan boleh. Jadi manajer bank syariah kan bisa. Jadi direktur utama bank syariah kenapa tidak?" kata Presiden.
Kepala Negara memastikan bahwa program BLK ini akan terus berada dalam pantauannya. Presiden akan secara langsung mengevaluasi hasil dan pemanfaatan program-program pelatihan yang nantinya akan diikuti para santri di seluruh Indonesia.
"Nanti setelah ini mulai, saya akan mulai melihat langsung seperti apa (hasilnya)," tandasnya.
Penandatanganan perjanjian yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dalam acara ini melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan sejumlah lembaga penerima bantuan BLK Komunitas.
Penerima bantuan BLK tersebut diwakili oleh pimpinan Pondok Pesantren Ma'had Aly Raudhatul Muhibbin (Kabupaten Bogor) K.H. M. Lukman Hakim dan pimpinan Pondok Pesantren Al Islam Al Amin (Kota Kediri) K.H. Aizzudin Abdurrahman.(asm)