Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Dakwah Elegan Ubah Kejahiliyahan

Ketika kekuasaan umat Islam beralih dari Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bermaksud membangun pandangan masyarakat bahwa kekuasaan yang diperolehnya merupakan wujud qadha dan qadar Allah. Ia pun menyebarluaskan ide fatalisme, bahwa semua terjadi karena takdir.

"Fatalisme dijadikan dalih atas perbuatan zalim mereka. Fakta ini menjadi contoh ketika penguasa menggunakan atau menafsirkan agama demi kekuasaan. Politisasi agama juga dilakukan oleh mereka yang beroposisi dan menginginkan kekuasaan," tutur Prof Ahmad Syafii Maarif.

Ahmad Syafii Maarif menyebut, peristiwa Perang Jamal dan Perang Shiffin di antara para kader inti Nabi sebagai awal mula the misunderstood religion dan misguided Arabism. Perselisihan kepentingan dengan mengatasnamakan agama diwariskan hingga hari ini. Mereka yang gagal membaca sejarah masa lalu akan juga gagal membaca realitas kekinian dan kedisinian.

"Realitas ini menyadarkan kita bahwa agama merupakan sesuatu yang sakral, namun pemahaman terhadap agama merupakan sesuatu yang profan," tuturnya, seperti dilansir Suara Muhammadiyah.

Kebenaran agama adalah apa yang ditemukan manusia dalam pemahaman terhadap kitab suci, sehingga kebenaran agama menjadi sangat beragam. Kelemahan manusia terkadang berupa semangatnya yang menggebu-gebu untuk mengupayakan seluruh dunia menjadi satu pendapat. Padahal Allah sendiri memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya sendiri (Qs. 18: 29). Kebebasan ini menjadi titik ujian bagi manusia.

Perselisihan para kader inti Nabi Muhammad menunjukkan bahwa persoalan politik berbeda dengan persoalan teologi. Perselisihan Ali dan Muawiyah terjadi di wilayah politik. “Itu situasi politik, bukan situasi teologis. Membawa masalah teologis ke urusan politik (maupun sebaliknya) itu tidak pas,” ungkap Guru Besar UIN Ar Raniry Banda Aceh, Al Yasa Abubakar.

Demi kepentingan politik, tokoh agama kerap membajak ayat dan hadis supaya dipahami sesuai keinginan nafsunya.

Politik itu wilayah yang kompleks dan tidak linier. Di dunia politik praktis, ungkap Haedar Nashir, semua pihak memiliki kepentingan pragmatis, sebagian ada yang idealis. Politik merupakan wilayah muamalah duniawiyah, hukumnya mubah, sifatnya luwes. Politik dan pemerintahan merupakan wilayah ijtihad, bukan qat’iy. Islam hanya menetapkan nilai pokok dan universal. Bahtiar Effendy dalam Islam dan Negara (1998) menyatakan bahwa Islam tidak mengkodifikasikan satu sistem bernegara yang baku. Islam hanya memberi wawasan, panduan nilai, moral, dan etika secara global.

Dalam perilaku berpolitik, orang kerap “menghalalkan segala cara, menebar kebencian dan permusuhan, politik pembelahan, dan yang mengakibatkan rusaknya sendi-sendi perikehidupan kebangsaan yang majemuk dan berbasis pada nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa” (Risalah Pencerahan Tanwir Bengkulu 2019). Perilaku semisal itu tentu bertentangan dengan nilai-nilai agama yang menyuruh untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan perdamaian.

Menurut Al Yasa, prinsip dasar amar makruf nahi munkar dalam politik dan dalam urusan teologis berbeda. Dalam amar makruf bidang politik, dalam konteks kita, menggunakan ukuran standar konstitusi Indonesia. Sementara amar makruf dalam bidang akidah, menggunakan ukuran standar Al-Qur’an dan Hadis.

Dalam urusan politik di Indonesia, konstitusi yang telah disepakati harus dipedomani bersama. Jika tidak setuju, maka cara untuk memperbaiki kontitusi harus ditempuh sesuai dengan aturan bersama. Misalnya melalui amandemen UUD 1945 dan cara lainnya yang sah.

“Karena kita berada dalam sistem, maka amar makruf nahi mungkar harus dilakukan dalam kerangka sistem. Jika saya melihat ada orang yang melawan arus di jalan, sebagai ilmuwan, maka saya akan tulis itu. Saya tidak bisa berdiri di tengah jalan memantau dan menyuruh mobil yang melawan arus untuk balik. Saya bisa menelepon polisi, saya bisa juga menyampaikan ini melalui ceramah,” kata Al Yasa yang juga mantan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh ini. Amar makruf nahi mungkar dilakukan sesuai peran dan posisi.