6.000 Tentara Meksiko Tangkal Migran ke Guatemala

Pemerintah Meksiko menyatakan telah mengirim 6.000 tentara ke perbatasan Guatemala dalam rangka menangkal gelombang migran Amerika Tengah. Keputusan itu diambil di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam bakal menaikkan tarif terhadap barang-barang impor Meksiko.

Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard berada di Washington untuk mencegah AS menaikkan tarif jika mereka gagal menangkal migran ilegal. Demikian dikutip BBC Kamis 6 Juni 2019.

Terdapat perundingan yang di antaranya soal kesepakatan isu prosedur pengurusan permohonan suaka politik maupun bantuan finansial bagi negara sumber migran.

"Kami masih mengusahakan siang ini karena belum kesepakatan yang dibuat. Kami masih mempunyai jadwal besok pagi 7 Juni 2019 (waktu AS), dan terus memperjuangkannya," tegas Ebrard.

"Pada pekan lalu, Trump melontarkan ancaman bakal menaikkan pajak lima persen setiap bulan hingga paling tinggi 25 persen jika Meksiko gagal membendung migran ilegal. Trump mengumumkan rencana itu pada pekan lalu melalui kicauan di Twitter, dan membuat baik sekutunya di Partai Republik maupun pelaku pasar terkejut."

Setelah negosiasi terakhir, Ebrard menyatakan dia adalah "orang yang optimis" setelah menjelaskan kepada AS mereka sudah menyiagakan ribuan tentara ke Guatemala.

Pada pekan lalu, Trump melontarkan ancaman bakal menaikkan pajak lima persen setiap bulan hingga paling tinggi 25 persen jika Meksiko gagal membendung migran ilegal. Trump mengumumkan rencana itu pada pekan lalu melalui kicauan di Twitter, dan membuat baik sekutunya di Partai Republik maupun pelaku pasar terkejut.

"Mereka harus mengambil kesempatan ini dan bertindak. Mungkin mereka bakal melakukannya," ujar Trump di sela menghadiri peringatan 75 tahun pendaratan Sekutu di Normandia di Perancis.
"Kami sudah memberitahukannya kepada pihak Meksiko mengenai rencana itu dan saya sungguh-sungguh dengan ucapan saya," tambah presiden 72 tahun itu.

Kepala Komunikasi Gedung Putih Mercedes Schlapp kepada Fox News seperti dikutip AFP mengatakan dari apa yang dilihatnya, upaya yang dilakukan Meksiko masih belum cukup.

Ebrard menolak berkomentar ketika didesak dengan pertanyaan terkait usulan AS tentang "negara ketiga" di mana para migran bakal mengurus suaka dari Meksiko alih-alih AS.

Pada awal pekan ini, Ebrard sempat menolak gagasan tersebut. Tetapi Gedung Putih menyatakan hanya itulah satu-satunya cara yang harus mereka terapkan.

Washington Post melaporkan bahwa kesepakatan itu bisa memberi wewenang AS mendeportasi migran dari Honduras dan El Salvador ke Guatemala.

Sementara itu, bank di Mexico City dilaporkan membekukan rekening 26 pelaku perdagangan manusia yang bertanggung jawab mengatur karavan migran tersebut. Dua aktivis dari Pubelo Sin Fronteras ditangkap setelah diduga mereka menawarkan sejumlah uang kepada migran untuk masuk secara ilegal ke Meksiko.

Aparat Meksiko juga menghentikan karavan berisi 420 orang yang sebelumnya diduga berisi 1.200 orang. Namun kebanyakan dari mereka kabur ketika melihat aparat.

Kebijakan Pemerintah AS

Sebelumnya, Departemen Pertahanan AS telah kembali menyetujui pengalihan dana untuk pembangunan tembok perbatasan selatan Amerika Serikat dengan Meksiko. Pengalihan dana sebesar 1,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 21,4 triliun) ini menjadi kali kedua Pentagon mengalihkan anggaran dari departemennya untuk proyek tembok penghalau imigran ilegal tersebut.

Pada Maret lalu, Pentagon juga disebut telah setuju mengalihkan anggaran sebesar 1 miliar dollar AS (sekitar Rp 14 triliun) untuk proyek tembok perbatasan. Penjabat menteri pertahanan AS, Patrick Shanahan, telah menyetujui untuk mengambil alih penggantian pagar sepanjang 125 kilometer di perbatasan selatan di Arizona dan Texas. Demikian kata departemen pertahanan dalam pernyataannya.

"Dana tersebut dialokasikan dari berbagai sumber, termasuk melalui penghematan anggaran, perubahan terprogram, dan persyaratan yang direvisi," kata juru bicara departemen pertahanan, Tom Crosson.

"Transfer dana ini kami pastikan tidak akan mempengaruhi kesiapan militer AS atau pun manfaat anggota layanan," tambahnya, dikutip AFP.

Usai berulang kali mendapat penolakan dari Kongres untuk menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tembok perbatasan selatan, Presiden Donald Trump pada Februari lalu, telah mengajukan untuk mengalihkan penggunaan dana militer senilai 6 miliar dollar AS (sekitar Rp 85,9 triliun).

Pada Maret lalu, Shanahan telah menyetujui pengalihan anggaran senilai 1 miliar dollar AS untuk pembangunan 92 kilometer tembok perbatasan setinggi 5,5 meter, memperbaiki jalan yang rusak, serta memasang lampu penerangan.

Pengalihan anggaran dari Departemen Pertahanan AS tersebut tetap dilakukan meski Pentagon telah menerima banyak tekanan untuk tidak mengalihkan dana dari misi tempur atau pekerjaan vital militer lainnya.

Shanahan mengatakan, sebagian anggaran yang dialihkan tersebut berasal dari dana untuk misi di Afghanistan yang tidak digunakan.

"Kami telah menemukan cara untuk melakukan (pengalihan dana) ini tanpa memberi dampak terhadap kesiapan militer," ujarnya menambahkan bahwa pengalihan dana untuk kali kedua ini sebagai yang terakhir.

"Saya tidak akan memprogram ulang anggaran lagi untuk tembok perbatasan," kata Shanahan. (afp/voa)