Unair Resmi Nyatakan 10 Sikap Tanggapi Demokrasi di Era Jokowi

Universitas Airlangga (Unair) Surabaya akhirnya resmi merilis pernyataan sikap terkait dinamika demokrasi di Indonesia menjelang pemilu tahun ini. Penyataan tersebut dibacakan secara resmi di Gedung Rektorat Kampus C Unair, Rabu, 7 Februari 2024.

Rektor Unair, Prof Mohammad Nasih mengatakan bahwa situasi politik Indonesia saat ini sangat dinamis serta berpotensi untuk melemahkan kesatuan dan persatuan bangsa.

"Kami mengimbau, mengajak, dan menyerukan agar semua pihak untuk secara bersama-sama mewujudkan demokrasi yang bermartabat di Indonesia," ujar Nasih kepada awak media yang hadir. 

Adapun 10 seruan atau sikap yang ditunjukkan Unair agar mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, jujur, adil, bebas, rahasia, aman dan damai, antara lain:

1. Semua pihak, khususnya para aktor politik untuk mengedepankan adab, moralitas, etika, tata krama, dan sopan santun dalam berpolitik serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Para elite, khususnya elite politik, baik di pusat maupun di daerah untuk menjadi suri teladan yang baik bagi terwujudnya demokrasi yang bermartabat serta benar-benar lebih mengutamakan kepentingan bangsa, serta negara serta rakyat semesta daripada kepentingan pribadi, suku, golongan, maupun partai.

3. Semua pihak untuk mematuhi dan menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pemilihan umum baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Semua pihak untuk berhenti menggunakan politik uang (money politics) dalam segala bentuk dan rupa, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sebagai pemberi maupun sebagai penerima.

5. Semua pihak untuk berhenti menggunakan politik pecah belah, memprovokasi, memfitnah, menyebarkan berita bohong, serta mengintimidasi, menakut-nakuti, mengancam, dan memaksa orang lain agar memilih pilihan tertentu.

6. Penyelenggara pemilu untuk benar-benar melaksanakan tugasnya secara profesional, adil, tidak memihak, independen, jujur, dan transparan. Aparatur penegak hukum hendaknya menangani berbagai permasalahan hukum yang terjadi secara profesional, transparan, dan adil serta memberikan rasa keadilan bagi semua warga negara apa pun pilihan politiknya.

7. Semua ASN beserta Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bersikap netral sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi)-nya masing masing. Lebih detailnya untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia(TNI) hendaknya benar-benar menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan semua.

8. Warga negara, khususnya yang mempunyai hak pilih, untuk dapat memilih secara bebas, rahasia, dan tanpa rasa takut dan khawatir apa pun pilihan yang bersangkutan serta menjamin kebebasan berpendapat.

9. Segenap elemen masyarakat: profesor, guru besar, ulama, kiai, cendekiawan, intelektual, akademisi, dosen serta mahasiswa agar menjaga nalar, akal sehat dan integritas diri serta secara aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilu yang berkualitas, jujur, adil, dan bebas serta pilihan yang rasional dan cerdas bagi keutuhan NKRI, keberlanjutan pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dilandasi prinsip penuh tanggung jawab, arif dan bijaksana.

10. Seluruh warga negara yang mempunyai hak pilih, agar dengan suka cita hadir di tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya secara bebas, cerdas, rasional dan dengan suara hati nurani serta menjaga toleransi, menghormati dan menghargai.

Selain itu, untuk mengawal jalannya Pemilu 2024 nantinya. Nasih membuat program agar para mahasiswa turun ke TPS untuk melakukan pengawasan.

"Nantinya bila ada temuan tertentu akan dilaporkan kepada pihak berwenang untuk ditangani," tandasnya.