PMKRI Surabaya Sampaikan Kritik Terhadap Pemerintahan Jokowi

Gelombang suara kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai menyimpang dari cita-cita demokrasi dan nilai luhur Pancasila kian masif menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Terbaru, kritikan terhadap pemerintah serta seruan moral juga disampaikan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Surabaya.

Pernyataan sikap tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Presidium PMKRI Cabang Surabaya, Olimpius Kurniawan bersama anggota PMKRI Surabaya di Margasiswa PMKRI Cabang Surabaya, Jl. Taman Simpang, Surabaya.

Dalam sambutan pembukanya, Olimpius menyampaikan bahwa pernyataan sikap PMKRI Cabang Surabaya ini sebagai bentuk peringatan dan kritik terhadap penyelenggaraan negara yang dinilai menyimpang dari cita-cita demokrasi dan nilai luhur Pancasila.

"Pernyataan sikap ini adalah bentuk peringatan dan kritik kami terhadap pemerintah yang cenderung menyimpang dari cita-cita demokrasi dan nilai luhur Pancasila," jelas mahasiswa Pascasarjana Universitas Airlangga tersebut.

Kurniawan juga menyinggung soal pelanggaran kode etik yang terbukti telah dilakukan oleh Ketua KPU-RI Hasyim Asy'ari dan seluruh anggota komisoner KPU-RI.

"Kepada siapa lagi kita menaruh harapan akan pemilu yang berkualitas dan bermartabat jika penyelenggara pemilu saja sudah berkali-kali melanggar kode etik?" katanya.

Ada pun poin-poin pernyataan sikap dan seruan moral PMKRI Cabang Surabaya sebagai berikut:

1. Meminta Presiden dan jajarannya untuk menjaga netralitas dalam Pemilu Tahun 2024 dan mengedepankan etika dan moral dalam bernegara serta memegang teguh sumpah jabatan.

2. Mendorong aparat negara baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional

Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia Indonesia (POLRI) untuk bersikap netral dan tidak memihak pada paslon tertentu.

3. Mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses serta tim kampanye salah satu pasangan calon untuk mengundurkan diri dari jabatannya guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.

4. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.

5. Mendesak para Ketua Umum Partai Politik agar menginstruksikan para calon legislatif dari partainya untuk berkampanye secara etis, tidak bermain politik uang dan tidak melakukan perbuatan mencela seperti bersekongkol/berselingkuh dengan penyelenggara pemilu demi meraih kemenangan elektoral.

6. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Pemilu 2024 dengan menggunakan hak suaranya dan aktif melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemilu.

Pada akhir pernyataan sikap, Olimpius menekankan bahwa pernyataan sikap ini murni kegelisahan generasi muda melihat dinamika politik dan demokrasi akhir-akhir ini, tanpa ada unsur paksaan dari kelompok atau pihak mana pun.

"Pernyataan sikap ini murni kegelisahan kami, murni suara kritis mahasiswa tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun. Kami hanya menginginkan Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan bermartabat tanpa kecurangan," pungkasnya.