UGM Siap Kawal Aspirasi Warga Terdampak Bendungan Karangnongko

Bupati Blora, Arief Rohman, mendampingi perwakilan masyarakat terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko dalam sebuah audiensi dengan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat 22 Maret 2024.

Arief Rohman menyampaikan, bahwa pihaknya meminta bantuan UGM untuk mencarikan lokasi terbaik bagi relokasi masyarakat yang akan terdampak pembangunan bendungan tersebut.

Bendungan Karangnongko yang akan membendung Sungai Bengawan Solo di perbatasan Kradenan (Blora) dengan Margomulyo (Bojonegoro) memiliki genangan yang akan meluas hingga Ngawi, sehingga beberapa desa di Blora harus direlokasi dengan skema ganti untung.

Sesuai keinginan masyarakat, agar lokasi relokasi tidak jauh dari desa mereka semula. Lahan hutan KHDTK UGM Getas menjadi pilihan yang paling memungkinkan.

Bupati Arief Rohman berharap proses relokasi dapat difasilitasi oleh Fakultas Kehutanan UGM bersama Kementerian LHK dan Kementerian PUPR.

"Pembangunan Bendungan Karangnongko ditetapkan sebagai PSN, dan tentu kita ingin mensukseskan agenda tersebut,” katanya.

Namun demikian, kata dia, pembangunan ini juga akan berdampak pada beberapa desa yang akan menjadi wilayah genangan. “Kami ingin UGM membantu memberikan saran dan solusi atas harapan masyarakat ini," jelas Bupati Arief Rohman.

Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menjelaskan bahwa kewenangan untuk peruntukan lahan KHDTK tersebut berada di tangan pemerintah pusat.

Meskipun demikian, UGM siap untuk mengawal aspirasi masyarakat ke kementerian terkait dengan memberikan pertimbangan teknis. "Hasil diskusi hari ini akan kami sampaikan ke KLHK. UGM selaku pengelola tidak bisa serta merta memberikan hak, dan perlu melibatkan banyak pihak, salah satunya KLHK sebagai pemberi amanah," ungkap Sigit Sunarta.

Direktur KHDTK UGM, Dr. Tri Atmojo, menegaskan bahwa UGM hanya sebagai pengelola, sedangkan pemberi kelola adalah KLHK. Oleh karena itu, perlu didiskusikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.

"Nanti kami akan menyampaikan pertimbangan teknis dari Fakultas Kehutanan UGM kepada Dirjen PTKL dan Bu Menteri," terangnya.

Kepala Desa Ngrawoh, Purwondo, menjelaskan bahwa 80% wilayah desanya akan terdampak genangan air dari Bendungan Gerak Karangnongko.

"Di wilayah kami adem ayem, tidak ada gejolak menolak PSN. Hanya ada sisi lain yang membuat beban pikiran kami berat, yaitu adanya dua opsi yang ditawarkan. Ganti untung dan tukar guling atau relokasi. Kami berpendapat, kalau kita tukar guling, terus nasib desa kami bagaimana? Harapan kami jangan sampai hilang," papar Purwondo.

Pihaknya meminta arahan kepada UGM selaku pengelola KHDTK terkait potensi relokasi dan pengembangan desa wisata. Diharapkan dengan adanya pembangunan PSN tersebut, masyarakat bisa ikut merasakan manfaatnya.

"Kalau pihak UGM nantinya bisa berkolaborasi dengan Blora dalam mewujudkan desa wisata di tempat kami, mudah-mudahan nanti bisa seperti yang sudah ada di Waduk Sermo. Bagaimana nanti cara penataannya, saya manut. Saya bersama warga cuma ingin numpang mencari kehidupan. Kita kena dampaknya, kita harus dapat manfaatnya," imbuh Purwondo.

Adapun kepala desa yang hadir dalam audiensi tersebut adalah, Kepala Desa Mendenrejo, Kepala Desa Ngrawoh, Kepala Desa Nginggil, Kepala Desa Nglebak, Kepala Desa Megeri.